Sebanyak 1954 item atau buku ditemukan

The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age

Examines how copyright can evolve without compromising the interests of authors, users and those who connect them.

As Guido Westkamp has insightfully commented in the context of a cri- tique of the EU Copyright Directive:102 The current concept of digital copyright protection relies too heavily on ancient concepts, based on fine arts and unsuitable ...

Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial

Salah satu wujud konkret terhadap kecerdasan emosional dan spiritual profesi advokat adalah “keterpanggilan” dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum yang dilaksanakan advokat tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban profesi belaka, tetapi lebih dari itu merupakan manifestasi dari kecerdasan emosional dan spiritual khususnya dalam berbuat baik dan kebaikan kepada sesama manusia yang sedang terbelenggu dalam penegakan hukum. Melalui buku ini, penulis menghadirkan relasi hukum dan kewajiban antara profesi advokat pada satu sisi dan bantuan hukum pada sisi lainnya. Persembahan tulisan tersebut dikemas dalam sebuah buku yang diberi judul Dari Advokat untuk Keadilan Sosial. Buku ini disusun mengacu kepada pandangan objektif penulis sebagai advokat dan pengajar tetap pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Persembahan tulisan tersebut dikemas dalam sebuah buku yang diberi judul Dari Advokat untuk Keadilan Sosial.

eCommerce and the Effects of Technology on Taxation

Could VAT be the eTax Solution?

This book focuses on the impact of technology on taxation and deals with the broad effect of technology on diverse taxation systems. It addresses the highly relevant eTax issue and argues that while VAT may not be the ultimate solution with regard to taxing electronic commerce, it can be demonstrated to be the most effective solution to date. The book analyzes the application and the effectiveness of traditional income tax principles in contradistinction to VAT principles. Taking into account rapidly ameliorating technology, the book next assesses the compatibility between electronic commerce and diverse systems of taxation. Using case studies of Amazon.com and Second Life as well as additional practical examples, the book demonstrates the effectiveness of VAT in respect of electronic commerce and ameliorating technology in the incalculable and borderless realm of cyberspace.

This book focuses on the impact of technology on taxation and deals with the broad effect of technology on diverse taxation systems.

CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCIAL REPORTING OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (Penerbit UMK)

This book presents contemporary issues in financial reporting of Islamic financial institutions. Two key areas are covered namely, accounting for Islamic financial transactions and shariah governance. The main motivation to publish this book is to share our understanding on the unique nature of Islamic finance industry and the approach to be taken in accounting and reporting of Islamic financial transactions. Also, the book illustrate the importance of shariah governance in ensuring end-to-end shariah compliance. This book is to provide a practical guidance to researchers, industry practitioners and the others stakeholders.

In designing the interview framework, the study utilized the key informant interviews technique. The key informant interviews are qualitative in-depth interviews with people who know what is going on in the Islamic finance industry in ...

FILSAFAT ILMU

Buku ini membahas tentang filsafat, khususnya filsafat ilmu. Sebagai sebuah pengantar, buku ini penting dibaca oleh kalangan yang sedang menggeluti ilmu filsafat, terkhusus para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang filsafat.

Buku ini membahas tentang filsafat, khususnya filsafat ilmu. Sebagai sebuah pengantar, buku ini penting dibaca oleh kalangan yang sedang menggeluti ilmu filsafat, terkhusus para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang filsafat.

Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia ke antarnegara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang disyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan sejumlah nilai uang. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan fiskal, tetapi dalam formulasi sanksi pidananya lebih mengedepankan sanksi pidana penjara daripada mengutamakan sanksi pidana denda dan membayar kerugian Negara. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Kepabeanan hanya dimaksudkan sebagai instrumen hukum sebatas untuk menegakkan kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia, dengan tanpa mempertimbangkan dan mengedapankan hakikat dan fungsi dari Undang-Undang Fiskal, yaitu bagaimana memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya sebagai pendapatan dan devisa negara untuk membiayai pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Buku ini sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, hakim, jaksa, advokat, mahasiswa serta para kalangan yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tindak pidana dan formulasi sanksi pidana dalam kejahatan penyelundupan di Indonesia.

Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur ...

Politik Perpajakan Kontemporer

Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat. Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat. Selamat membaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana #PrenadaMedia

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Hukum dan Ekonomi Politik

Seri Pengantar Teori Hukum Kritis

Buku digital ini berjudul "Hukum dan Ekonomi Politik", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Teori Hukum Kritis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Hukum dan Ekonomi Politik", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Teori Hukum Kritis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).