Sebanyak 1954 item atau buku ditemukan

Kebijakan Dan Administrasi Schedular Taxation; Konsep Dan Implementasi Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Perencanaan Perpajakannya Terkini

Kontribusi pajak semakin signifi kan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional untuk menyukseskan program-program pembangunan, yang secara bertahap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan jumlah wajib pajak mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar semakin meningkat. Meski demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh fiskus di lapangan dalam memasyarakatkan pelaksanaan pajak pusat. Dengan bahasa yang jelas dan lugas buku ini membahas siapa saja subjek pajak, apa saja objek pajak, cara menghitung pajak, tata cara memotong serta memungut pajak, dan cara menyetorkan serta melaporkannya. Secara mendetail, buku yang ditulis berdasarkan penelitian dan pengalaman penulis sebagai praktisi, konsultan, dan dosen perpajakan ini memaparkan teori, konsep, aplikasi kebijakan, dan administrasi pemotongan serta pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, yang meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 4 Ayat 2 (Final), dan Pasal 15. Selain itu, di sini pembaca juga bisa mempelajari tax planning terkini, yang disertai dengan banyak contoh perhitungan dalam berbagai variasi. Dengan pembahasan yang sedemikian lengkap, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi orang pribadi, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan perpajakan untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif dan aktual, tetapi juga dapat digunakan sebagai buku ajar mata kuliah Pajak Penghasilan: Pemotongan dan Pemungutan di perguruan tinggi baik untuk tingkat Strata I maupun Program Diploma (D-I s/d D-IV), jurusan administrasi bisnis, akuntansi, perpajakan, manajemen, dan sebagai materi pelatihan perpajakan, termasuk Brevet A/B.

... investasi;dan hasil kas dan usaha b lis deposito,h in g / K (laporan G - 3 / G C tabungan, laba rugi); Sertifikat Bank 3. Indonesia, dan Dalam hal permohonan Sertifikat tersebut a lPBank u ditandatangani bank; Indonesia Syariah.

SHARIA CONTRACT DRAFTING

Merancang Akad Muamalat

Pengetahuan legal drafting merambah ke wilayah hukum privat sebab untuk membuat dan memahami dokumen-dokumen hukum maupun surat-surat penting juga dibutuhkan ilmu yang dipakai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu. Hampir setiap urusan bisnis yang berkaitan hukum ekonomi, baik organisasi dan perseroan (corporate) maupun personal perorangan akan memerlukan perjanjian atau kontrak sebagai koridor dasar yang akan menentukan hak, kewajiban, dan wewenang para pihak yang terlibat didalamnya. Buku ini memberi panduan bagaimana membuat draft kontrak shariah.

Adapun jika akad pembiayaan berawal dari inisiasi kantor bank maka indentifikasi biasanya sudah dijajaki pada waktu solisitasi: Yaitu tahap pencarian atau pen-prospek-an calon nasabah oleh pihak marketing jasa keuangan.

Sharia & Women's Human Rights in Nigeria

Strategies for Action

996 8 As a result of this acknowledgement , women are promised , inter alia , the right " to have access to agricultural credit and loans , marketing facilities , appropriate technology and equal treatment in land and agrarian reform as ...

Legal Anthropology

This account of the anthropology of law is remarkable in its command of the Anglo-American and Continental literatures in this field; and it is timely in addressing contemporary issues. Two central projects are carried through in succesive parts of the book. In the first, the author outlines the history of the "anthropology of law," drawing on the intellectual context of legal development. In the second, Professor Rouland examines the legal ideas, institutions and processes of small-scale non-Western societies, moving finally towards an anthropology of modern law. The author has published widely within the field of legal anthropology.

56 Main currents of legal anthropological thought In this chapter devoted to the main theoretical problems of legal anthropology , we have opted for a thematic presentation . Yet there are traditions and national schools which we must ...

Order and Dispute

An Introduction to Legal Anthropology (Second Edition)

A classic resource in the modern study of the anthropology of law, this acclaimed book is now widely available again in an updated and expanded Second Edition, and in this new trade paperback edition (in addition to hardcover and ebook versions from Quid Pro Books). There are many societies that survive in a remarkably orderly fashion without the help of judges, law courts and policemen. They are small in scale and have relatively simple technologies, lacking those centralized agencies which we associate with legal systems; yet early anthropologists did not hesitate to name "law," along with kinship, politics and religion, as one of the facets of their subject. Simon Roberts contends, however, that legal theory has become too closely identified with our own arrangements in western societies to be of much help in cross-cultural studies of order. But conversely, by looking at the ways in which other societies keep order and solve disputes, he sheds valuable light on the contemporary debates about order in our own society, in a straightforward text which will be accessible to the general reader and anthropologist alike. Now in its Second Edition with a new Foreword and Afterword by the author, this renowned introduction to the anthropology of law is part of the Classics of Law & Society Series from Quid Pro Books. Its modern presentation uses larger font, margins, and dimensions than the original paperback edition, yet adds no more pages.

A classic resource in the modern study of the anthropology of law, the much-cited book Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology is now widely available again in an updated and expanded edition.

History and Power in the Study of Law

New Directions in Legal Anthropology

Building on earlier work in the anthropology of law and taking a critical stance toward it, June Starr and Jane F. Collier ask, "Should social anthropologists continue to isolate the ‘legal’ as a separate field of study?" To answer this question, they confront critics of legal anthropology who suggest that the subfield is dying and advocate a reintegration of legal anthropology into a renewed general anthropology. Chapters by anthropologists, sociologists, and law professors, using anthropological rather than legal methodologies, provide original analyses of particular legal developments. Some contributors adopt an interpretative approach, focusing on law as a system of meaning; others adopt a materialistic approach, analyzing the economic and political forces that historically shaped relations between social groups. Contributors include Said Armir Arjomand, Anton Blok, Bernard Cohn, George Collier, Carol Greenhouse, Sally Falk Moore, Laura Nader, June Nash, Lawrence Rosen, June Starr, and Joan Vincent.

Building on earlier work in the anthropology of law and taking a critical stance toward it, June Starr and Jane F. Collier ask, "Should social anthropologists continue to isolate the ‘legal’ as a separate field of study?