Sebanyak 1954 item atau buku ditemukan

SISTEM PERADILAN ISLAM DI INDONESIA

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. ... Selain itu pada ekonomi syariah ada penyimpanan dana misalnya: Investasi dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah ...

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan atau bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya pasar modal dan bank terhadap pencucian uang dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40 + 9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).

Digital signature adalah tanda tangan secara elektronik yang digunakan oleh seseorang untuk mengautentikasi identitas pengirim pesan atau penanda tangan sebuah dokumen. Menurut Rancangan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik, ...

Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance

This global encyclopedic work serves as a comprehensive collection of global scholarship regarding the vast fields of public administration, public policy, governance, and management. Written and edited by leading international scholars and practitioners, this exhaustive resource covers all areas of the above fields and their numerous subfields of study. In keeping with the multidisciplinary spirit of these fields and subfields, the entries make use of various theoretical, empirical, analytical, practical, and methodological bases of knowledge. Expanded and updated, the second edition includes over a thousand of new entries representing the most current research in public administration, public policy, governance, nonprofit and nongovernmental organizations, and management covering such important sub-areas as: 1. organization theory, behavior, change and development; 2. administrative theory and practice; 3. Bureaucracy; 4. public budgeting and financial management; 5. public economy and public management 6. public personnel administration and labor-management relations; 7. crisis and emergency management; 8. institutional theory and public administration; 9. law and regulations; 10. ethics and accountability; 11. public governance and private governance; 12. Nonprofit management and nongovernmental organizations; 13. Social, health, and environmental policy areas; 14. pandemic and crisis management; 15. administrative and governance reforms; 16. comparative public administration and governance; 17. globalization and international issues; 18. performance management; 19. geographical areas of the world with country-focused entries like Japan, China, Latin America, Europe, Asia, Africa, the Middle East, Russia and Eastern Europe, North America; and 20. a lot more. Relevant to professionals, experts, scholars, general readers, researchers, policy makers and manger, and students worldwide, this work will serve as the most viable global reference source for those looking for an introduction and advance knowledge to the field.

Of particular interest are those levels of accountability which are used in public entities to communicate between ... Accountability is an emancipatory concept through which it is possible to properly develop social relations (Gray and ...

Islamic banking

sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis, namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & ekonomi global : sebuah teori, konsep, dan aplikasi

Theory, concept, and application of Islamic banking management in Indonesia.

Theory, concept, and application of Islamic banking management in Indonesia.

Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf

Sistem ekonomi Islam telah terbentuk secara berkala sebagai sebuah subjek interdisipliner sesuai dengan paradigma Islam. Di dalam tulisan-tulisan para pengamat, fuqaha’, sejarawan, filosof, sosial, politik serta moral. Sejumlah cendikiawan Islam telah memberikan kontribusi yang sangat berharga sejak berabad-abad yang lampau. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna serta memiliki ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusiadengan sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban sesama manusia untuk manusia itu sendiri yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara serta diatur dalam ketentuan fikih. Dalam hal ini, mengingat pentingnya pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, maka sangat diperlukan kajian khusus yang mendalam dan membahas mengenai pajak dalam Islam dilihat dari kontek kekinian dengan judul: Aktualisasi Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf. Hal ini dipandang perlu mengingat di kalangan masyarakat masih banyak ditemukan pendapat atau pemahaman bahwa pajak deimaksud tidak relefan dengan agama, sehingga kebanyakan mereka sering abai dan bahkan menolak kewajiban pajak tersebut.

M. Nastangin), Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (DasarDasarEkonomi Islam), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993. Muhammad Faiz AlMath, 1100 Hadist TerpiIih, Jakarta: Gema Insani , 1974 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi ...

"Pengurusan wakaf - ke arah memantapkan ekonomi ummah"

Konvensyen Sistem Ekonomi Islam (iECONS) 2004, 3 Ogos 2004, Hotel Istana, Kuala Lumpur

Sistem ekonomi Islam

zakat dan wakaf

Islamic economic system and its application in Indonesia.

Islamic economic system and its application in Indonesia.

Hukum Ekonomi Islam

Sejarah, Teori, dan Konsep

Kajian mengenai hubungan antara ekonomi dengan hukum akhir-akhir ini menarik perhatian ahli hukum dan ahli ekonomi. Dari kajian ini muncul program studi Hukum Ekonomi di berbagai Perguruan tinggi. Dalam ilmu keislaman, kajian ini sudah lama menjadi ilmu tersendiri, yang disebut dengan ilmu Fikih Muamalah. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu hukum. Tentu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu keislaman. Pembahasan diawali secara substantif tentang apa yang dimaksud dengan hukum islam dalam konteks ini dan bagaimana karakteristik, atau sifat dasarnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sebagai pembeda antara ilmu ekonomi pada umumnya dengan ekonomi Islam, dalam buku ini juga dibahas secara komprehensif tentang konsep kepemilikan dan konsep harta dalam perspektif Islam. Dalam buku ini juga dikemukakan secara umum tentang Sumber Hukum dalam Ekonomi Islam dan kaidah-kaidah Hukum Islam (Islamic Legal Maxim) dan aplikasinya dalam bidang ekonomi dan bisnis serta sejarah perkembangan hukum ekonomi dalam Islam, dari masa awal Islam sampai dengan masa sekarang ini. Buku ini dapat dibaca dan dijadikan referensi oleh para ahli hukum pada umumnya, hukum ekonomi pada khususnya, ahli hukum Islam termasuk di bidang Fikih Muamalah, para praktisi Lembaga Keuangan Syariah, mahasiswa yang mendalami bidang studi Ekonomi Islam dan Hukum Islam.

Buku ini dapat dibaca dan dijadikan referensi oleh para ahli hukum pada umumnya, hukum ekonomi pada khususnya, ahli hukum Islam termasuk di bidang Fikih Muamalah, para praktisi Lembaga Keuangan Syariah, mahasiswa yang mendalami bidang studi ...

Buku Ajar Etika Layanan

Etika layanan adalah perilaku atau kode etik yang mengatur hal-hal positif yang harus dilakukan dan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia, terlebih khusus dalam dunia pendidkan. Ketika kita mempelajari etika layanan, kita membutuhkan disiplin ilmu yang memadai, baik itu filsafat dan ilmu-ilmu relevan lainnya. Dan berbicara etika layanan, tentu tidak terlepas dari tinjauan analisis dari sudut pandang etika layanan itu sendiri. Di dalam etika layanan dikaji hal-hal yang terjadi pada etika layanan manusia itu sendiri dan perubahan fungsinya, kemudian perubahan yang terjadi setelah melakukan etika layanan. Etika layanan mempelajari tentang ilmu yang membantu penyusuan kode etik, sebagaimana disebut filsafat moral. Pada buku ajar Etika Layanan ini berpatokan pada: - Pengertian dari etika layanan; tentang “Apa itu Etika?”. - Penjernihan istilah Etika. - Etika sebagai cabang filsafat. Peranan Etika dalam dunia Modern, Moral, Agama, dan Etika Filosofis, Moral dan Hukum, Hati Nurani adalah hati Nurani sebagai fenomena moral, hati Nurani dan “Superego”, di mana L. Kohleberg mengatakan tentang “Perkembangan Kesadaran Moral, Shame Culture dan Guilt Culture”, Kebebasan dan Tanggung Jawab, Nilai dan Norma, Hak dan Kewajiban, Menjadi Manusia yang Baik.

Etika layanan mempelajari tentang ilmu yang membantu penyusuan kode etik, sebagaimana disebut filsafat moral. Pada buku ajar Etika Layanan ini berpatokan pada: - Pengertian dari etika layanan; tentang “Apa itu Etika?”.