Sebanyak 1564 item atau buku ditemukan

Reformasi ekonomi RRC era Deng Xiaoping

pasar bebas dan kapitalisme dihidupkan lagi

Role of Teng Hsiao-ping, b. 1904, in economic reformation policies in Chinese People's Republic.

Role of Teng Hsiao-ping, b. 1904, in economic reformation policies in Chinese People's Republic.

Meneropong kehidupan ekonomi umat Islam

peradaban Islam, kapitalisme, dan budaya China di Indonesia

Trade, Muslims traders, and Chinese minority in Indonesia.

Trade, Muslims traders, and Chinese minority in Indonesia.

BUKU AJAR HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kami berharap dengan diterbitkannya buku ini selain untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian yang menjadi tugas peneliti, juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan yang besar di kalangan seluruh civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura maupun pihak-pihak lain yang tertarik akan kajian-kajian ini.

dari iklan dan langganan berkisar Rp 50 juta/ bulan, namun beban untuk membayar gaji karyawan belumlah cukup, karena usaha saya baru saya mulai dan saya sangat menyadari bahwa investasi usaha di bidang penerbitan memerlukan waktu, ...

Ekonomi Politik Dalam Teori dan Praktek

Ketika membaca ataupun mendengar kata “ekonomi politik”, banyak diantara kita yang mempertanyakan, apa pengertian dari ekonomi politik itu? Hal ini tidaklah mengherankan karena umumnya diantara kita lebih sering mendengar dan membaca istilah ekonomi dan politik itu sebagai suatu yang terpisah (separated). Hal ini juga yang menjadikan banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa hubungan antara ekonomi dan politik tersebut? Dalam buku ini akan sedikit dikemukakan beberapa hal yang terkait dengan ekonomi politik, yang kami sadur dari bukunya James E. Alt dan K. Alec Chrystal, “Political Economics”, serta Martin Staniland, What is Political Economy? A Study Of Social Theory And Underdevelopment”, dan kami sadar ini jelas ini tidak akan memuaskan para pembaca. Walaupun demikian, paling tidak buku ini akan memberikan sedikit pemahaman bagi pembaca mengenai kajian “ekonomi politik”. Menurut James E Alt dan K. Alec Chrystal (1983), pertanyaan mendasar dari ekonomi politik adalah “bidang-bidang apakah yang dimainkan pemerintah di dalam ekonomi? Bagian apa dalam bidang yang harus dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana sebaiknya pemerinah melakukan bidang tersebut dan bagaimana itu dilakukan?” Pertanyaan ini membutuhkan jawaban panjang lebar, sehingga tidak ada jawaban sederhana yang dapat memuasakan. Pembahasan dalam buku ini hanya mengemukakan beracam-macam gagasan untuk kajian komprehensip mengenai ekonomi politik. Satu hal yang perlu kita pahami, ternyata kajian kebijakan ekonomi telah melintasi wilayah ilmu ekonomi dan ilmu politik itu sendiri, dan terdapat suatu perbedaan yang nyata antara konsep “ekonomi” dan konsep “politik”. Dan di sini kita sedang membicarakan tentang pertanyaan awal mengenai pengertian yang khusus atau pembatasan terhadap kita untuk mendapatkan jawaban yang terbaik tentang pertanyaan dasar dari ekonomi politik. Ada dua hal yang diharapkan dalam kajian ini. Pertama, kami beraharap dapat membantu dengan beberapa teori politik dan ekonomi yang umum untuk menemukan sebuah struktur pada pilihan untuk menjawab pertanyaan di atas. Kedua kami berharap dapat membantu mereka yang hanya terbiasa dalam satu kajian (politik atau ekonomi saja) untuk dapat melihat relevansi dari yang lainnya. Dengan berkembang dan semakin modernnya kehidupan masyarakat di dunia baik dalam kehidupan ekonomi maupun politik, maka banyak para ilmuan yang tidak bisa memahami penomena yang terjadi hanya dalam satu sudut pandang saja. Oleh karena itu banyak teori dan kajian empiris yang sudah semakin menjangkau batasan antara ekonomi dan politik, kami percaya bahwa ini diperlukan sekali pada kedua bagian tersebut. Kami melihat terdapat sejumlah literatur yang sukses dalam menjelaskan atau menarik perhatian pada penomena yang berkembang. Walaupun muncul penelitian di berbagai tempat, namun pada umumnya hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa secara teoritik itu bertalian. Ada banyak hal yang bisa diperoleh dari sebuah upaya untuk menggabungkan persoalan ekonomi dan politik. Tentu saja, dengan sedikit pengertian mensarankan bahwa dengan berkembangnya penomena di dalam masyarakat, maka beberapa penggabungan disiplin ilmu tersebut tidak hanya diharapkan, melainkan tidak dapat dielakan.

Ketika membaca ataupun mendengar kata “ekonomi politik”, banyak diantara kita yang mempertanyakan, apa pengertian dari ekonomi politik itu?

Ekonomi Politik Monopoli

Monopoli dalam kompleksitas ekonomi Indonesia sesungguhnya sudah muncul sejak lama, jauh sebelum hadirnya bisnis ritel moderen. Monopoli menjadi praktik dalam berbagai bidang kehidupan bisnis di negeri ini. Praktik tersebut ada yang terjadi karena kemampuan pelaku memperbesar usahanya, tetapi ada pula yang terjadi karena pelaku bisnis berkolusi dengan negara.

kapitalis birokrat (bureaucratic capitalist), politisi yang beralih menjadi kapitalis ... Kelima, meskipun tidak sebesar kelompok kapitalis lainnya tetapi arena ekonomi politik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, turut diwarnai oleh ...

Antara ekonomi budak dan ekonomi orang merdeka

antara ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah

Teori Ekonomi Bagi Hasil

Kegagalan Self Regulating Ekonomi Kapitalis dan Konstruksi Teori Self Regulating Ekonomi Bagi Hasil Berdasarkan Tujuh Norma Dasar Ekonomi

Teori Ekonomi Bagi Hasil memberikan landasan teoritis bagi sebuah sistem ekonomi yang menerapkan bagi hasil antara pengusaha dan buruh sebagai pengganti dari upah buruh. Di dalam sistem Ekonomi Bagi Hasil, upah dihapus karena; membuat ekonomi menjadi tidak ‘self regulating‘ (wage rigidity keynes), mengandung resiko krisis yang tinggi, menciptakan konflik abadi laba-upah atau konflik abadi pengusaha-buruh, mewarisi hubungan perbudakan majikan-pelayan dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan manusia. Dari sudut pandang normatif Islam, upah perlu dihapus karena mengandung sifat prefixed seperti riba. Mengandung gharar karena adanya ruang eksploitasi (ghabn fahish) yang diciptakan oleh mekanisme konflik laba-upah. Tujuannya adalah mendorong terciptanya perekonomian bangsa-bangsa yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kebebasan, kerjasama dan persamaan manusia (justice, freedom, synergic cooperation and equalitiy principles) serta tanpa eksploitasi, tanpa bunga, melalui sistem ekonomi bagi hasil, untuk kesejahteraan bersama yang lebih baik dan lebih stabil. Sistem Ekonomi Bagi Hasil adalah sistem ekonomi yang dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut menuju kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih baik di dalam iklim Sistem Ekonomi Bagi Hasil. Transparansi dan built-in control perusahaan Bagi Hasil dapat menghilangkan resiko negatif dari asymmetric information; moral hazard and adverse selection, yang mengancam pembiayaan mudharabah. Perusahaan dengan skema Bagi Hasil membuat resiko asymmetric information, biaya supervisi dan biaya monitoring di dalam pembiayaan mudharabah menjadi rendah. Dengan demikian sistem usaha Bagi Hasil mendukung perbankang syariah untuk meraih tujuan utamanya; ekonomi bebas riba dan bebas gharar.

Teori Ekonomi Bagi Hasil memberikan landasan teoritis bagi sebuah sistem ekonomi yang menerapkan bagi hasil antara pengusaha dan buruh sebagai pengganti dari upah buruh.