Sebanyak 5644 item atau buku ditemukan

Masalah-masalah hukum perdata adat di koordinator pemerintahan Kota (Kopeta) Atambua, kecamatan Tasifeto Timur, kecataman Tasifeto Barat, kecematan Lamaknen, kabupaten Belu, propinsi Nusa Tenggara Timur, daerah hukum pengadilan negeri Atambua, wilayah hukum pengadilan tinggi Kupang

Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi

On constitutional law of Indonesia after amendments to the Indonesian 1945 Constitution in 1999-2002.

Namun , statusnya bersifat administratif belaka dan tidak sama dengan
kedudukan daerah kota yang memiliki pemerintahan tersendiri dengan dipimpin
oleh seorang walikota . Di samping itu , setiap pemerintahan daerah juga
memiliki ...

Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah

Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Buku in i memaparkan fakta-fakta empiris berbagai persoalan carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menyumbangkan suatu pemikiran yang kritis untuk memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu perspektif hukum dan politik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yang ...

Kelembagaan dan kewenangan di bidang hukum agraria dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

laporan penelitian DIK suplemen Universitas Airlangga

Buku pokok ketiga konsepsi bidang hukum dan perundang-undangan pembangunan masjarakat desa

Concept on laws and regulations for community development.

... jang meliputi Hukum Tertulis terutama Undang2 , Peraturan Pemerintah ,
Peraturan2 Daerah dan Peraturan2 lain dari ... Bagian terbesar dari pada hukum
ini menjangkut pengutaraan bidang Pemerintahan Desa , Pengaturan
Pendjabat2 ...

Seminar Aspek-Aspek Hukum Peranan Wanita

Dan jika kita anuti teori " ada pusat ada daerah / pinggiran ” , ada " great dan little
tradition " yaitu nilai - nilai ibukota ... pendidikan sekolah , transportasi dan media
massa modern , pengaruh perdagangan dan pemerintahan nasional ) .

Dasar-dasar hukum Islami dalam menetapkan keputusan di pengadilan agama

Application of Islamic law in religious courts in Indonesia.

Apabila ia ( pemegang pemerintahan negara ) memberi kebebasan mengenai
urusannya yang ia tidak mampu mengerjakannya , maka bagi ... فيموو او داه بغية
المسترشدی ص ۳۰۸ ) Tempat / wilayah wewenang hakim , ialah daerah - daerah.

Politik hukum pembentukan undang-undang

analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009

Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.

Kemudian Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah sebatas materi
Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah , termasuk Undang -
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , sebatas yang
mengatur ...