Sebanyak 41483 item atau buku ditemukan

Journal of undang-undang

Section 11 of the principal Act reads : Every pers : 1 is competent to contract who
is of the age of majority according to the law to which he is subject , and who is of
sound mind , and is not disqualified from contracting by any law to which he is ...

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya

On Indonesian politics and government according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

V . Pers dan Media Dewan Pers , Serikat Usaha Pers dan Media , Serikat Pekerja
Pers dan Media , Badan Usaha Pres dan media dan lain sebagainya
PERUBAHAN / AMANDEMEN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK ...

Informasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Indonesian law on national development program for the year 2000 through 2004.

media massa , dilaksanakan program pengembangan informasi , komunikasi , dan media massa ; program peningkatan prasarana penyiaran , informatika , dan media massa ; serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan .

Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat

On the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Mewujudkan kebebasan pers . 6 . Mewujudkan kehidupan demokrasi . Tuntutan
perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik ...

Muhammadiyah dalam undang-undang pendidikan nasional

Review of commentaries of education bill with special reference to the Muhammadiyah's thoughts.

dan Yebutk pat Pimpinan dapar bahwa pendidikan agama akan tetap terjamin
eksistensinya dalam Undang - Undang ... Selesai pertemuan tersebut , Lukman
Harun meminta Mendikbud untuk langsung memberikan keterangan pers guna ...

Hasil-hasil sidang umum ke-IV, tahun 1966, hasil-hasil sidang istimewa pada tahun 1967, dilampiri undang-undang dasar 1945

Proceedings of the 4th general session 1966, and the extra-ordinary session of the Provisional People's Consultative Assembly, 1967.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMBINAAN PERS .
Pasal 1 . Mutlak perlu segera adanja perundang - undangan tentang pers ,
sesuai dengan bunji pasal 28 Undang - undang Dasar 1945 dan Ketetapan
MPRS No.

Reformasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945

kajian ringkas dan interpretasi teoretis

Indonesia's economic system according to the 1945 Constitution.

Pers yang bebas serta para pengamat yang tidak memihak ( impartial observers
) adalah tiang pengawasan negara modern yang efektif . Peranserta masyarakat
luas perlu karena para birokrat menggunakan uang rakyat dari hasil berbagai ...

Undang-Undang Pensiun

Undang-Undang no. 20 tahun 1952

Regulations on pensions for civil servants.

Undang-Undang no. ... sebagai tundjangan kematian , jang harus diatur dilu ai
Undang - undang Pensiun dan sebaiknja di pers a m a kan dju ml a hnja dengan
tundjangan kematian jang diberikan kepada djanda seorang pegawai Negeri .

Undang-Undang Hak Cipta 1982 (UHC 1982)

Undang-Undang no. 6 th. 1982 (LN no. 15 th. 1982 dan TLN no. 3217 th. 1982)

Undang-Undang no. 6 th. ... Sejak semula pers sudah dapat memberitakan apa
saja yang terjadi dalam sidang DPR yang bersama Pemerintah sedang
memusyawarahkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), demikian pula
jalannya ...