Sebanyak 41483 item atau buku ditemukan
Section 11 of the principal Act reads : Every pers : 1 is competent to contract who
is of the age of majority according to the law to which he is subject , and who is of
sound mind , and is not disqualified from contracting by any law to which he is ...
On Indonesian politics and government according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.
V . Pers dan Media Dewan Pers , Serikat Usaha Pers dan Media , Serikat Pekerja
Pers dan Media , Badan Usaha Pres dan media dan lain sebagainya
PERUBAHAN / AMANDEMEN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK ...
Indonesian law on national development program for the year 2000 through 2004.
media massa , dilaksanakan program pengembangan informasi , komunikasi , dan media massa ; program peningkatan prasarana penyiaran , informatika , dan media massa ; serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan .
sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat
On the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.
Mewujudkan kebebasan pers . 6 . Mewujudkan kehidupan demokrasi . Tuntutan
perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik ...
Draft of the revised the 1945 Constitution of Indonesia by Partai Uni Demokrasi Indonesia, intended as an oppositional party.
Review of commentaries of education bill with special reference to the Muhammadiyah's thoughts.
dan Yebutk pat Pimpinan dapar bahwa pendidikan agama akan tetap terjamin
eksistensinya dalam Undang - Undang ... Selesai pertemuan tersebut , Lukman
Harun meminta Mendikbud untuk langsung memberikan keterangan pers guna ...
Proceedings of the 4th general session 1966, and the extra-ordinary session of the Provisional People's Consultative Assembly, 1967.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMBINAAN PERS .
Pasal 1 . Mutlak perlu segera adanja perundang - undangan tentang pers ,
sesuai dengan bunji pasal 28 Undang - undang Dasar 1945 dan Ketetapan
MPRS No.
kajian ringkas dan interpretasi teoretis
Indonesia's economic system according to the 1945 Constitution.
Pers yang bebas serta para pengamat yang tidak memihak ( impartial observers
) adalah tiang pengawasan negara modern yang efektif . Peranserta masyarakat
luas perlu karena para birokrat menggunakan uang rakyat dari hasil berbagai ...
Undang-Undang no. 20 tahun 1952
Regulations on pensions for civil servants.
Undang-Undang no. ... sebagai tundjangan kematian , jang harus diatur dilu ai
Undang - undang Pensiun dan sebaiknja di pers a m a kan dju ml a hnja dengan
tundjangan kematian jang diberikan kepada djanda seorang pegawai Negeri .
Undang-Undang no. 6 th. 1982 (LN no. 15 th. 1982 dan TLN no. 3217 th. 1982)
Undang-Undang no. 6 th. ... Sejak semula pers sudah dapat memberitakan apa
saja yang terjadi dalam sidang DPR yang bersama Pemerintah sedang
memusyawarahkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), demikian pula
jalannya ...