logo

Sistem Informasi Pustaka

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
  • Home
  • Koleksi
    • Buku
    • Populer
    • Terbaru
    • Fiction
    • Reference
    • Textbook
    • Karya Ilmiah
    • Jurnal Nasional yang terakreditasi
    • Jurnal International
    • Prosiding
    • Disertasi
    • Thesis
    • Skripsi
    • Tugas Akhir
  • Perpustakaan
    • Library of UI BBC
  • Katalog
  • Login

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparat
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Undang-undang Republik Indonesia Normor 23 Tahun 2003

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang kekal abadi selama – lamanya meru
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibe
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilengkapi dalam bentuk pointers

Questions and answers on Indonesian law concerning information and electronic transaction.

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sejumlah Polemik - Seri II

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan dakwaan terhadap Prita Mulyasari, yang dianggap mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International, Tangerang, Kamis pekan lalu. Ketua majelis h
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)

Dalam beberapa dekade terakhir, di dunia peradilan Indonesia muncul beberapa model gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses beracara dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang merupakan ad
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipi
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS TANAH KAS DESA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Membangun Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan

Berdasarkan ISO 21001: 2018

Sistem manajemen merupakan serangkaian acuan kerja terintegrasi bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masing-masing, mulai dari kebijakan, peraturan, prosedur, pros
Selengkapnya...

Informasi lebih lengkap Buku-buku lain

Sebanyak 38118 item atau buku ditemukan

Previous1..1267126812691270127112721273127412751276..3177Next

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

  • ,  

Stasiun radio swasta menyiarkan berita mereka dan program penyiaran asing . Dilaporkan terdapat 20 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2007. Penggunaan internet terbatas pada minoritas populasi , diperkirakan sekitar 8.5 % .

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Walaupun reformasi Indonesia sudah berjalan, namun masih ada kendala lain yang harus dihadapi, antara lain: struktur organisasi yang kurang proporsional karena kelembagaan pemerintah belum sepenuhnya berprinsip pada organisasi yang efisien dan rasional, rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam mengembankan tugas dan amanahnya, praktik KKN belum sepenuhnya teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat, terabaikannya nilai etika dan budaya kerja serta sistem dan prosedur kerja yang kurang efektif dan efesien di lingkungan instansi pemerintah. Dan, juga karena image yang tercipta dari ASN terlanjur buruk. ASN diharapkan mampu untuk bekerja secara optimal sesuai dengan tugas yang telah di amanahkan, namun masih banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sehingga perlu adanya reformasi atau perubahan peraturan yang tegas untuk menindak lanjut permasalahan tersebut, contohnya adalah masalah kedisplinan dalam bekerja. Untuk itu kami menyusun antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah agar mudah dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia.

  • Tim BIP,  

Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat ...

Undang-undang Republik Indonesia Normor 23 Tahun 2003

  • ,  

Pasal 36 ( 1 ) Kampanye dapat dilaksanakan melalui : a . pertemuan terbatas ; b . tatap muka dan dialog ; penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ; d . penyiaran melalui radio dan / atau televisi ; e . penyebaran bahan ...

Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang kekal abadi selama – lamanya merupakan cita – cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan. Perkawinan suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun dengan sendirinya tidak sah. Misalnya : Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, anak tersebut adalah anak yang tidak sah.. Buku ini ditulis dalam IV bab yaitu Pendahuluan, Hukum perkawinan di Indonesia yang dibahas tentang tatacara perkawinan ,kedudukan istri dan anak, kedudukan harta kekayaan bab selanjutnya dibahas tentang perkawinan siri dan permasalahan yang terdiri dari pengertian, pelaksanaan dan faktor penyebab perkawinan siri. Sebelum bab penutup, dibahas terlebih dahulu tentang perkawinan siri pencegahan dan solusi, dalam bab ini diuraikan tentang kepastian hukum perkawinan, upaya hukum perkawinan siri dan perlindungan terhadap istri dan anak. Buku Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari undang- undang nomor 1 tahun 1974 ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

  • Zainuddin & Afwan Zainuddin,  

... memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. ... KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN PERMASALAHANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR.

Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Perubahan UUD 1945 sesungguhnya dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang legislasi, pascareformasi konstitusi, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada di tangan presiden sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

  • Evi Oktarina,   S.H.,   M.H.,  

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

  • ,  

Pasal 76 ( 1 ) Kampanye dapat dilaksanakan melalui : a . pertemuan terbatas ; b . tatap muka dan dialog ; c . penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ; d . penyiaran media radio dan / atau televisi ; e . penyebaran bahan ...

Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilengkapi dalam bentuk pointers

Questions and answers on Indonesian law concerning information and electronic transaction.

  • ,  

... HAK MILIK INDUSTRI HAK TERKAIT Pelaku Produser Rekaman suara Lembaga Penyiaran ) DESAIN TATA LETAK SIRKUN TERPADU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN TPV RAHASIA DAGANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OBJEK BIDANG HKI O •.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sejumlah Polemik - Seri II

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan dakwaan terhadap Prita Mulyasari, yang dianggap mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International, Tangerang, Kamis pekan lalu. Ketua majelis hakim, Karel Tuffu, mengatakan bahwa UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik belum bisa diterapkan untuk menjerat Prita. “Prita bebas,” kata Karel.

  • Pusat Data dan Analisa TEMPO,  

Beberapa alasan penolakan antara lain kekhawatiran menimbulkan dampak pada penyiaran atau pemberitaan. Nuh pun meminta usul tersebut dikaji lagi terlebih dulu. Draf itu keluar dari laci lagi tatkala Tifatul menggantikan jabatan mereka.

Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)

Dalam beberapa dekade terakhir, di dunia peradilan Indonesia muncul beberapa model gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses beracara dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang merupakan adopsi dari sistem hukum lain. Di antara model gugatan baru tersebut adalah Gugatan “Citizen Lawsuit‖ atau dalam terminologi hukum Indonesia saat ini diterjemahkan sebagai “Gugatan Warga Negara”. Kemudian timbullah pertanyaan terkait citizen lawsuit bahwa yang menjadi pokok objek gugatan dalam gugatan ini adalah mengenai sikap tindak pemerintah (Negara) dalam menjalankan urusan pemerintahan (bestuurzorg) yang mana semestinya hal ini merupakan ranah hukum publik. Lalu mengapa gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia diadili oleh hakim perdata? Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Citizen Lawsuit sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, karakteristik sengketa nya, serta wacana tinjauan mengenai kompetensi absolut mengadilinya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

  • Muhammad Adiguna Bimasakti,  

... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

  • Tim Visi Yustisia,  

Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat ...

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS TANAH KAS DESA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.

  • Dr. H. Suyanto,   SH.,   MH.,   M.Kn,  

... 5. peribadatan; 6. pendidikan atau sekolah; 7. pasar umum; 8. fasilitas pemakaman umum; 9. fasilitas keselamatan umum; 10. pos dan telekomunikasi; 11. sarana olahraga; 12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; ...

Membangun Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan

Berdasarkan ISO 21001: 2018

Sistem manajemen merupakan serangkaian acuan kerja terintegrasi bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masing-masing, mulai dari kebijakan, peraturan, prosedur, proses, dan petunjuk teknis dalam rangka mencapai kinerja organisasi. Di dalam sistem manajemen ini terkandung aspek pengelolaan organisasi secara strategis sampai operasional. ISO 21001:2018 telah memberikan syarat dan panduan bagi organisasi pendidikan yang ingin menyediakan produk dan layanan pendidikan yang mampu memenuhi persyaratan peserta didik dan stakeholder lainnya. Buku Membangun Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan berdasarkan ISO 21001:2018 ini ditulis sebagai acuan bagi para pembaca, khususnya mereka yang bekerja mengelola sistem manajemen atau sistem penjaminan mutu internal pada institusi pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan non formal seperti lembaga pelatihan dan pengembangan. Buku ini ditulis berdasarkan pendekatan filosofis dan teoritis terkait sistem manajemen, juga terkait pendidikan, serta ditulis berdasarkan pengalaman metodis dan praktis dalam penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan di beberapa institusi pendidikan.

  • Martinus Tukiran,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,   Nugraheni Puspita Sari,  

... Pembelajaran ABC-07 Pengelolaan Pengembangan Aktivitas Sekolah Marketing Principal Level Akademik Management Representative Teacher School System Management Top Management Manajemen Marketing Top Management School System Management Top ...

Previous1..1267126812691270127112721273127412751276..3177Next

© 2019 Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. All Rights Reserved.

Jl. Widarasari III, Tuparev, Sutawinangun, Kedawung, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131, Indonesia.
Telp : (0231) 246215 Email : staibbc.cirebon@gmail.com