Profil penulis
Dr.
4.760 karya publik ditemukan.
PENGEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA DINI
Pengantar Ilmu Fiqih
Pembelajaran Fiqh
Fiqh Ibadah
FIKIH MODERAT
“ Syariah mempunyai tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan yang berat dalam kasus yang dapat dicari alternatif yang lebih ringan. Menurutnya wasatiyyah dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak seseorang serta kewajibannya kepada orang lain, kepada dunia material dan spiritual ; adanya keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, antara foya-foya dan kikir, antara simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dan terorisme dalam segala wujudnya. Lebih lanjut, Islam juga menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas bangsa bangsa lain. Sehingga wasatiyyah, merupakan pilar dan pemelihara peradaban. “ “Akar pada hampir semua masalah sosial adalah selalu adanya penyimpangan dari jalan moderasi (wasatiyyah). Moderasilah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat.Karena wasatiyyah merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam.”
WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM ( FIKIH MODERAT )
“ Syariah mempunyai tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan yang berat dalam kasus yang dapat dicari alternatif yang lebih ringan. Menurutnya wasatiyyah dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak seseorang serta kewajibannya kepada orang lain, kepada dunia material dan spiritual ; adanya keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, antara foya-foya dan kikir, antara simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dan terorisme dalam segala wujudnya. Lebih lanjut, Islam juga menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas bangsa bangsa lain. Sehingga wasatiyyah, merupakan pilar dan pemelihara peradaban. “ “Akar pada hampir semua masalah sosial adalah selalu adanya penyimpangan dari jalan moderasi (wasatiyyah). Moderasilah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat.Karena wasatiyyah merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam.”
PENGANTAR LOGIKA DASAR
Sumber, metode dan apikasi fikih Wahbah az-Zuhaili
Ketika kita bicara mengenai hukum Islam maka kita berbicara mengenai fikih dan berbicara mengenai fikih dalam tradisi, maka kitapun tidak akan lepas dari pembicaraan mengenal mazhab. Fikih biasanya didefinisikan dengan al-’ilm bi al-ahkam asy-syar’iyyah al-‘amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-asliyyah (ilmu mengenai hukum-hukum syar’i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan bukan akidah yang didapatkan dan dalil-dalilnya yang spesifik). Fikih juga didefinisikan dengan majmu’at al-ahkam asy-syar’iyyah al-’amaliyyah al-mustafadah min adillatiha attafsiliyyah1 . Definisi lebih singkat adalah yang disampaikan oleh Abu Ishaq asy-Syirazi, yaitu ma’rifat al-ahkam asysyar’iyyah allati tariquha al-ijtihad
Sejarah hukum keluarga di Syiria dan biografi intelektual Wahbah Az-Zuhaili
Sampai diakhir perang dunia I kesultanan Usmani hancur porak poranda dan di Syiria muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis, sehingga di tahun 1841 Kesultanan Usmani cenderung sekuler dan mendukung Eropa sehingga Syiria tidak lagi tunduk pada hukum Islam. Di negara Syiria sendiri berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Usmani sepanjang dalam kekuasaan Usmani. Berlaku juga sistem hukum code civil 1876 serta hukum hak-hak keluarga 1917 (law on family right) dalam rentan perjalanan sejarah di masa itu. Sejak itulah negara Syiria berada dalam hegemoni kekuasaan bangsa Eropa setelah Usmani hancur, sistem hukum dan peradilan yang berlaku di negara Syiria secara perlahan dan pasti menuju sekuler dan hukum Anglo Perancis telah memberi pengaruh yang besar terhadap hukum perdata dan pidana. Keberadaan dan keberlangsungan hukum Islam (Islamic Personal Law) sendiri di negara ini tetap dijaga dan dipertahankan. Negara ini mulai menata ulang dan memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum setelah masa kemerdekaan yang mereka nikmati
Sistem Informasi Manajemen
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)
Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili
Abstrak Wahbah az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim di bidang hukum Islam yang lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah Damaskus Syria. Wahbah az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fikih Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep Ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan relevansi yang mendasar untuk diterapkan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan atau Library Research. Hasil penelitian yang didapat yakni Konsep-konsep Ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah qiyas, istislah dan sad az-zari‟ah. Pemikiran yang demikian ini merupakan inti terpenting dari ajaran agama Islam yang mempunyai cita-cita untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Adapun konsep ijtihad yang telah dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili memiliki relevansi yang mendasar untuk diterapkan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Karena selaras dengan Pancasila, berpijak pada landasan kemaslahatan umum dan bersifat egalitarian. Kata Kunci: Ijtihad, Qiyas, Istislah dan Sad Az-zari‟ah
School Curriculum For Children Development
Abstract The source of curriculum development is students. In education or teaching, the learners are students. Education or teaching is not giving something to students or students, but growing potentials that already exist in students. Students become a source of teaching activities, it becomes a source of curriculum. There are three approaches to students as curriculum resources, namely: (a) the needs of students; (b) development; and (c) students interest.The dominant characteristic of a child period that is just learning to walk is activity. Children just learning to walk (toddler) are very busy talking, moving, and planning all the time. The impulse for abundant activity becomes a necessity for self-assertion and mastery. Period from 2 to 4 years, children are aware of their individuality and are motivated to prove it. In this period, toddler must learn to count others in their own discovery. Toddlers change dramatically from ages 2 and 4 from egocentric children who are unaware of dependency on others to become self-aware individual. At first they were very free, but at the end of the age stage, "pseudo freedom" was changed to be more realistic where they depend on others and they are also free from others. In summary, toddlerhood is a period of activity and mastery, self-regulation and the development of an awareness of dependence and freedom. Keywords: school curriculum, children development, curriculum design, curriculum theory, student
Potret Perlindungan SakSi dan korban
asathiyyah Sebagai Pilar Peradaban
AbstrakSyariah memiliki tujuan untuk membawa kemudahan serta menghilangkan kesusahan. Melalui konsep wasathiyyah (moderasi)tidak boleh bagi mufti, hakim atau ahli hukum memilih putusan berat pada kasus-kasus yang dapat dicari alternatif lebih ringan. Menurut Wahbah az-Zuhaili> konsep tersebutdapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain, dunia material dan spiritual ; keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dalam segala wujudnya. Akar pada hampir semua masalah sosial adalah selalu adanya penyimpangan dari jalan ini. Wasathiyyahlah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan. Karena ia merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam. Lebih lanjut, Islam juga menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas agama dan bangsa lain. Sehingga wasathiyyah, merupakan pilar dan pemelihara peradabanKata Kunci: Ahli hukum, wasathiyyah, dan peradabanAbstractSharia has the aim of bringing convenience and eliminating distress. Through the concept of wasathiyyah (moderation) it is not permissible for muftis, judges or legal experts to choose severe decisions in cases where lighter alternatives can be sought. According to Wahbah az-Zuhaili, this concept can be realized by considering a balanced person's rights and obligations towards others, the material and spiritual world; a balance between forgiveness and resistance, sympathy and hatred for extremism in all its forms. The root of almostall social problems is a constant deviation from this path. It is Wasathiyyah who is most likely to bring stability and calm. Because he is a manifestation of the essence of moral honor and glory of Islam. Furthermore, Islam also promotes these values not only among Muslims, but also in their relations with other religious communities and nations. So that wasathiyyah, is a pillar and preserver of civilizationKeywords: Expert in law, wasathiyyah and civilizationCopyright © 2020 Misykah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Religion, State, and Law
Abstract. Islamic law or Sharia law has universal values. The implementation of Islamic law is substantially open to the opportunity to apply universal values of Islam, however, the implementation of Islamic laws in the national legal system is still limited in a number of laws. This study reveals the construction and reality of Islamic legal products in the frame of national law in Indonesia. This research uses a qualitative paradigm, a religious law approach, and an interdisciplinary study. The results show that indirectly, universal teachings of Islam such as the protection of human rights have been listed in the Indonesian constitution, although they do not use religious language. Derivation of these human rights can be carried out at the level of legislation such as the Marriage Law and Religious Courts. While the desire to make Indonesia as an Islamic state does not receive recognition in the constitution, bearing in mind that the Indonesian state is not an Islamic state, but a law state based on Pancasila which always accommodates the diversity of cultural, racial and religious values systems for Indonesian people and society. Keywords: Religion, Islamic law, Constitutional law, National law, Indonesia
Death Penalty for Apostasy: The Perspective of Hadith and Positive Law
This article analyses the death penalty for apostasy. Islam as moral and religious teaching recognizes the existence of such punishment. This can be traced from a number of verses from the Qur'an and the hadith of the Prophet which explain the concept of the death penalty aimed at certain criminal acts (jarimah) such as apostasy. However, is this the true understanding of the hadith to kill apostates? is still relevant to be applied in the present context, especially when the death penalty has received a very harsh response from human rights activists, both at national and international level? As a response to these questions, the writing analyzes the issue using a descriptive analysis method by making the hadith originating from Ibn Abbas as the research object and by using the theory of sunnah tasyri and ghairu tasyri' by Mahmud Syaltut. The comparison with positive law in Indonesia is also made at the end. In summary, the death penalty for apostasy is no longer relevant in the contemporary context. However, there is an exception when an apostate also commits rebellion (bughat) against the state. Keywords: Social Apostasy, Death Penalty, Hadith, Positive Law