Lewati ke konten utama
Repositori InstitusiUniversitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
Panduan unggahMasuk
Beranda / Penulis

Profil penulis

Dr.

4.760 karya publik ditemukan.

2027: 12026: 242025: 1142024: 1352023: 2982022: 5722021: 8232020: 360

70 AYAT LARANGAN DALAM AL QUR AN DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

2026 · Book · Buku Bahan Ajar

Buku ini berisi 70 ayat larangan dalam Al Qur an., penulis mengambil sumber dari Tafsir Rahmat penulis H. Oemar Bakry, KONSEP DASAR LARANGAN /NAHY DALAM HUKUM ISLAM Al – Quran sebagai pedoman hidup manusia, adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW mellaui malaikat jibril.Wahyu diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Proses terbagi menjadi dua periode utama: 12 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah, ayat yang diturunkan di Mekkah dinamakan surat makiyyah, dan yang di turunkan di Madinah disebut madaniya. Surat yang pertama diturunkan adalah surta Al Alaq. Al Qur an terdiri dari 30 juz, 114 surat 6.236 ayat . di dalamnya terdapat pedoman hidup manusia, sampai akhir zaman. Al-Qur an sebagai pedoman hidup yang mengatur manusia untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Al Quran hakikatnya adalah Kalam Allah yang suci dan abadi, wakyu yang sempurna dan berisi ajaran, petunjuk, serta pedoman hidup, mujizat nabi. karena sebagai pedoman hidup, dan jika kita kaitkan dengan kehidupan terdapat larangan (nahyu ) dan suruhan, jadi dalam Al Qur an selain merupakan doa, ayat- ayat dan hurup – hutup adalah doa, juka terdapat petunjuk bagi manusia, apa- apa saja yang di laranag dan apa- apa saja yang harus dilakukan atau suruhan. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al Qur’an merupakan wahyu Allah SWT, dan penjelasan Rasulullah SAW melalui sunnah. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum Islam adalah adanya perintah atau suruhan dan larangan. Keduanya menjadi sarana Allah dalam mengatur kehidupan manusia, agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Jika perintah /suruhan mengandung anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, maka larangan/nahy adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hakikat larangan dalam hukum Islam bukan hanya sekadar bentuk aturan, melainkan juga merupakan refleksi dari nilai-nilai moral, etika, dan kemaslahatan yang dikehendaki syariat.

Metodologi Pembelajaran Kewarganegaraan (Citizenship) Untuk Perguruan Tinggi

2026 · Book · Buku Bahan Ajar

ABSTAK Berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI NO. 43/DIKTI/KEP/2006 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Dirumuskan dalam Visi dan Misi serta Kompetensi Sebagai Berikut : VISI : Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan sumber nilai pedoman dalam pengembangan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, relegius berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsa MISI : Untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiaannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. KOMPETENSI : Untuk menjadi ilmuan dan profesional yg memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun, kehidupan yg damai berdasarkan sistem pancasila. LANDASAN :  Landasan Ilmiah : setiap ilmu harus mempunyai syarat- syarat ilmiah yaitu mempunyai objek, metode, sistem & universal  Objek Material : pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara.  Objek Formal : Hubungan warga negara dengan negara dan segi pembelaan negara. LANDASAN HUKUM : 1. Undang-Undang 1945 alinea ke 2 dan ke 4, yang memuat cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Pasal 27 (1) segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 (3) tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. pasal 31 (1) tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran 2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang GBHN 3. UU No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negeri. 4. UU No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS 5. SK Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu- rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi