Sebanyak 220 item atau buku ditemukan

Penulisan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Jilid I

Penulisan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Jilid I Penulis : Yusriyyah Sinambela Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-9434-934 Terbit : September 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Penulisan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Jilid I disajikan untuk memberikan gambaran yang luas mengenai sistematika penulisan KTIQ. Bagi umat Islam atau publik umum yang ingin mempelajari ilmu buku ini. Semoga menuntun kita untuk meraih ke perubahan menjadi lebih baik. Buku ini menjadi gambaran untuk meraih prestasi serta keuntungan lainnya memotivasi diri untuk berkarya mengubah masa depan menjadi lebih indah dan cerah. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Penulisan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Jilid I Penulis : Yusriyyah Sinambela Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-9434-934 Terbit : September 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Penulisan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Jilid I disajikan untuk ...

POLITIK AGRARIA Suatu Bahasan Penguasaan Tanah; Petani Vs Negara dan Neoliberalisme

POLITIK AGRARIA Suatu Bahasan Penguasaan Tanah; Petani Vs Negara dan Neoliberalisme PENULIS: Agus Hiplunudin ISBN : 978-623-91094-7-9 www.guepedia.com Sinopsis: Undang-undang Pokok Agraria atau populernya disebut UUPA dengan semangat berkobar disahkan Soekarno pada 24 September 1960. Kemudian, meletuslah sebuah gerakan berdarah atau dalam sejara kita kenal sebagai peristiwa Gerakan satu Oktober 1965 (Gestok) dan hal tersebut membuat UU ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan pemerintahan Orde Baru yang dimotori Soeharto menenggelamkannya bersama isue PKI. Gerakan untuk kembali menjalankan UUPA 1960 mulai berjalan pasca Soeharto lengser sejalan dengan gerakan reformasi di Indonesia. Gerakan untuk menjalankan agraria dan isu tanah dari rakyat—untuk rakyat—kembali ke rakyat semakin massif berkumandang ketika MPR mengesahkan TAP MPR No. IX/2001. Dalam hal ini di mana pergulatan politik agraria tentu tidak bisa dipisahkan dari gerakan rakyat itu sendiri sebab rakyat dan agraria dalam konteks ke-Indonesia-an adalah satu. Namun konflik agraria terus berlangsung sekemanya pun tetap sama yakni terjadi antara rakyat, pemerintah, dan perusahaan. Lengkapnya dapat disimak dalam buku ini. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

... pelatihan pengkajian sistem usahatani spesifik lokasi dengan pendekatan teknologi terapan adaptif, BPPFP CiawiBogor, 14 Maret-12 April http://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/datas kripsi/Karya Ilmiah Yuliana, Azila dan Dewi, Puspa.

Utas dan Ulasan Islam mengenai Persoalan-persoalan

Utas dan Ulasan Islam mengenai Persoalan-persoalan PENULIS: Siti Mukaromah dan Dewi Ratna Sari Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-225-3 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Citra Islam di masa sekarang rasanya kurang menyenangkan. Hal tersebut terlihat dari pembahasan keagamaan yang rasa-rasanya hanya berkutat antara halal dan haram. Sempit dan rigit. Padahal sebenarnya Islam adalah agama yang amat moderat dan holistik. Segalanya dibahas sebagai tuntunan dan bukan melulu ihwal tuntutan. Buku sederhana ini hadir dengan semangat tersebut, menjelaskan pandangan Islam yang seru, bukan kaku. Ada lima topik utama yang dibahas yakni: pendidikan, ekonomi, inklusif, perempuan dan pernikahan. Kelima topik ini dipilih karena amat berkelindan dengan kehidupan, baik bagi pemeluk agama Islam maupun bukan. Lima tema utama tersebut dipecah lagi menjadi beberapa tulisan-tulisan yang merincikan permasalahan dan pandangan Islam mengenai persoalan-persoalan yang ada. Empat hingga lima tulisan setiap temanya, sehingga pembaca bisa memahami sembari melakukan refleksi. Buku ditulis oleh dua orang yang berbeda latar belakang. Dengan dua gaya bahasa yang sedikit banyak punya berbedaan. Meski demikian ada sebuah persamaan yaitu kedua penulis ingin memaparkan pandangan keagamaan yang meneduhkan dan tidak anti persoalan. Bahwa Islam adalah agama langit yang masih relevan untuk menjadi rujukan huru-hara bumi. Bahwa agama bukan melulu mengenai sesuatu yang jauh dan tak tersentuh, ia bisa hadir dalam cerita sederhana, refleksi persoalan keseharian hingga kegelisahan dalam mencari pegangan. Pada akhirnya setelah membaca buku ini penulis tidak berharap pembaca mengamini setiap pandangan. Karena ini bukan kitab suci yang luput dari kesalahan. Penulis hanya berharap buku ini mampu menjadi sebuah pemantik awal tentang kajian keagamaan yang sejuk dan menyejukkan. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Utas dan Ulasan Islam mengenai Persoalan-persoalan PENULIS: Siti Mukaromah dan Dewi Ratna Sari Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-225-3 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Citra Islam di masa sekarang rasanya kurang ...

Kesadaran Moderasi Beragama dalam Dunia Pendidikan Islam

Kesadaran Moderasi Beragama dalam Dunia Pendidikan Islam Penulis : Ririn Kamilatul Farihah, Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Dr. Masykur, M. Hum. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-643-9 Terbit : Oktober 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Tentang istilah moderasi beragama jadi memang perlu dipahami bahwa yang di moderasi itu bukan agamanya, ini seringkali ada pandangan muncul pertanyaan mengapa agama di moderasi? Bukankah agama itu sesuatu yang sempurna yang datang dari dzat yang Maha Segala dan yang Maha Sempurna Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai manusia yang terbatas berani untuk memoderasi agama yang sempurna itu. Itulah kenapa istilahnya bukan moderasi agama tapi moderasi baragama. Cara kita beragama itulah yang harus di moderasi, cara memahami, cara mengamalkan ajaran-ajaran agama. Ada pertanyaan, mengapa harus di moderasi? Sebelum menjawab mengapa, jadi yang dimoderasi itu adalah semua agama, semua pemahaman dan pengamalan keagamaan kita dan karena dalam konteks Indonesia tidak hanya Islam yang dipeluk oleh warga bangsa ini maka tidak hanya Islam, tidak hanya cara kita ber-Islam yang harus dimoderasi tapi juga cara kita ber-Kristen, ber-Hindu, ber-Katholik, dan seterusnya. Jadi semua agama yang dianut oleh seluruh warga bangsa. Moderat sebagai generasi millenial, kita dapat mengimplementasikan moderasi beragama melalui banyak cara. Salah satunya adalah dengan dunia literasi dalam penyerapan informasi yang kita dapat dari berabagai macam sumber. Selain itu kita juga harus bijak menggunakan media sosial sebagaimana nilai-nilai Islam yang moderat. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys #penerbitan#penerbitanonline#bikinbuku#penulis#menjadipenulis#novel#buku#bukuonline#bikinbukugratis#writer#percetakan#percetakanonline#percetakanmurah#penerbitanmurah#puisi #sajak #quotes#poem#poetry

Kesadaran Moderasi Beragama dalam Dunia Pendidikan Islam Penulis : Ririn Kamilatul Farihah, Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Dr. Masykur, M. Hum.

Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Penulis : Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H. Drs.Teddy Nurcahyawan, S.H.,M.A. Indah Siti Aprilia, S.H Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-654-5 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Arbitrase merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa yang menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga relatif lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulanlain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential), proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan untuk umum menjadikan arbitrase banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa hukum bisnis. Buku ini merupakan salah satu pengantar untuk kontribusi terhadap khasanah mengenai hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Disusun secara sistematis agar mempermudah mahasiswa memahami hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa sebagai salah satu mata ajar di Fakultas Hukum. Mengupas secara padat dan jelas mengenai asas-asas dan bentuk perjanjian, fungsi dan pengertian kontrak, perbandingan arbitrase nasional dan internasional, jenis-jenis arbitrase serta sejarah arbitrase di Indonesia. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Penulis : Asst. Prof.

Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah”

Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah” PENULIS: Syahrul Mustofa.,S.H.,M.H ISBN: 978-623-7136-03-3 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 232 halaman Sinopsis: Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah” Demokrasi substantif desa sebagai demokrasi “tertua” yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia, telah mengalami pergeseran sejak masa kolonial Belanda, kearah demokrasi prosedural. Pilkades langsung serentak merupakan demokrasi prosedural, untuk pertama kali dilaksanakan tahun 2016 dan menyisakan berbagai persoalan, konflik dan sengketa. Kekosongan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tentang Desa hingga Permendari nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam Pilkades Serentak semakin beragam dan kompleks. Maraknya sengketa pilkades yang berujung pada aksi kekerasan merupakan ekses negatif dari kegagalan hukum untuk mengatur pilkades kearah yang demokratis, luber dan jurdil. Disamping faktor "kegagalan" Negara untuk mengatur dan mempersiapkan kelembagaan pilkades serentak yang memadai. Akibatnya, Pilkades langsung serentak yang dihajatkan untuk menghasilkan kepala desa yang kredibel dan memiliki legitimasi yang kuat. Maraknya kasus politik uang dan praktek intimidasi pemilih masih belum dapat bergeser dari pilkades. Meski pilkades langsung telah mengalami berbagai perubahan dan pergeseran. Adalah faktor ketiadaan pengawasan dan lembaga pengawas dalam pilkades yang menyebabkan pilkades luber dan jurdil sulit untuk dapat diwujudkan. Pilkades serentak, akhirnya berakhir di pengadilan. Setelah kepala daerah “gagal” dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkades. Celakanya, ditengah kebingungan dan keresahan masyarakat, muncul sejumlah putusan pengadilan yang berbeda-beda pada kasus yang sama sehingga menambah deretan dan rentetan baru persoalan dalam pilkades serentak. Pilkades yang demokratis, adalah pilkades yang dijalankan secara luber dan jurdil. Dan prasyarat untuk melahirkan pilkades yang luber dan jurdil adalah adanya pengawasan yang efektif, lembaga pengawas yang independen dan imparsial, serta adanya Mahkamah khusus yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pilkades secara adil. Keyakinan itulah yang kemudian mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk berani menghadirkan lembaga Panwas Pilkades dan Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades sebagai terobosan dan jalan baru untuk mengawal demokrasi desa dan tegaknya keadilan pilkades, kendati dalam pedoman pilkades yang ditetapkan pusat tidak mengaturnya. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah” PENULIS: Syahrul Mustofa.

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi) PENULIS: Nurmi Aliyatul Syakira & M. Aris Munandar Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-815-5 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini hadir sebagai analisis kritis terhadap subtansi dari tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan, serta menjabarkan jawaban atas pertanyaan bisa atau tidaknya penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi disebut sebagai judicial review. Buku Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi) hadir untuk merepresentasikan sebuah kekacauan negara yang terjadi mulai dari titik terkecil hingga terbesar dalam konteks kekuasaan. Secara sederhana buku ini memberikan sebuah catatan penting bahwa Subtansi dari tugas dan fungsi Kemenkumham adalah bukan untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melainkan hanya dapat melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan tidak tepat apabila penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan berada pada Kemenkumham tetapi kewenangan tersebut harus tetap berada pada MA dan MK. Bentuk penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan secara nonlitigasi yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 ini tidak dapat disebut sebagai Judicial Review melainkan hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari eksekutif review yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam melaksanakan tugasnya di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana peraturan menteri dapat digolongkan sebagai executive act yang dibentuk oleh lembaga eksekutif yang bertujuan untuk melakukan kontrol internal terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun beschikking agar peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap harmonis dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat. Buku ini sangat direkomendasikan bagi kalangan akademisi, dosen, aktivis, praktisi hukum, profesional, pengamat hukum, pengamat sosial dan masyarakat pada umumnya. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi) PENULIS: Nurmi Aliyatul Syakira & M. Aris Munandar Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-815-5 Terbit : Mei 2020 www ...

15 MATERI DASAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

15 MATERI DASAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-7204-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang 15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan menjadi biang keladi bagi tumbuhnya perilaku korupsi, tetapi pendapat tersebut terbantahkan karena banyak juga korupsi terjadi di negara-negara yang masyarakatnya sudah makmur. Bahkan tidak jarang korupsi yang mereka lakukan lebih rapi dan sistematis, sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak. Dampak korupsi sungguh luar biasa. Ia bisa membuat orang mati kelaparan gara-gara akses dan aset dikuasai oleh koruptor. Strategi yang dapat mengatasi salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, buku tentang “15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi” hadir berdasarkan Pengalaman penulis dalam mengikuti Sertifikasi Pendidikan Anti Korupsi dari KPK RI, untuk menjadikan pembaca memahami seluk beluk korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari: 1) Contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi; 2) Tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi; 3) Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi; 4) Referensi/role model antikorupsi; 5) Dampak korupsi dalam berbagai bidang/sektor; 6) Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor; 7) Pengertian dan unsur - unsur biaya sosial korupsi; 8) Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi; 9) Pengertian korupsi; 10) Faktor - faktor dan teori penyebab korupsi; 11) Dasar Hukum pemberantasan korupsi di Indonesia; 12) Pengelompokan 30 Delik tindak pidana korupsi; 13) Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap; 14) Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi; dan 15) Integritas, nilai-nilai antikorupsi, dan benturan kepentingan. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

15 MATERI DASAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-7204-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang 15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi ...

Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi)

Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi) Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-106-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah menggunakan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa serta juga mengenai kebijakan yang bisa menjadi sumber pengetahuan peserta didik sehingga memiliki kesadaran untuk dapat membangun negara serta juga bangsa Indonesia. Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, sekolah memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan sabar terhadap penegakan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, buku tentang “Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi)” hadir berdasarkan Pengalaman penulis sebagai pendidik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Media komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami dan lebih bersifat personal sehingga bersifat informatif dan edukatif. Dalam konteks ini pembelajaran menunjuk pada sebuah proses komunikasi antara pelajar (siswa) dan sumber belajar (dalam hal ini komik pembelajaran). Komunikasi belajar akan berjalan dengan maksimal jika pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut, dan menarik. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi) Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-106-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti ...

SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan

SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-2056-8 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan Lembaga pendidikan merupakan basis pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Pada tatanan ini, sangat penting menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan. Secara mental, seperti yang disebutkan Koentjaraningrat selaku pakar antropologi Indonesia bahwa orang Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah menganggap rendah kualitas, menyukai budaya instan, tidak percaya diri, tidak disiplin dan sering mengabaikan tanggung jawab. Sikap-sikap negatif semacam ini perlu dijauhkan dari mental orang Indonesia sejak dari masa pendidikan di sekolah sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan dengan tindakan dan contoh nyata perbuatan, tidak lagi melalui teori-teori pembelajaran. Guru maupun tenaga pengajar serta pengelola lembaga pendidikan penting memahami jika untuk mendidikan anak tidak korupsi harus didahului contoh dari orang-orang tua yang ada di lembaga pendidikan terkait. Oleh karena itu, buku tentang “SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan” hadir berdasarkan Pengalaman penulis sebagai narasumber dalam sosialisasi di sekolah. Bertujuan untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan anti korupsi di lingkup sekolah. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-2056-8 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang SOSPAK ...