Sebanyak 976 item atau buku ditemukan

CYBER LAW, CYBER CRIME DAN PIDANA ISLAM

Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum dan kriminalitas. Buku ini membahas secara komprehensif konsep Cyber Law (hukum siber), fenomena Cyber Crime (kejahatan siber), serta perspektif hukum pidana Islam dalam menanggapi berbagai kasus yang muncul dalam dunia maya. Cyber Law merupakan regulasi yang mengatur aktivitas dalam dunia maya, termasuk perlindungan data, transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, serta kejahatan berbasis teknologi. Dalam buku ini, dibahas prinsip-prinsip dasar Cyber Law, perkembangan regulasi di berbagai negara, serta perbandingan kebijakan hukum siber di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam mengatur aktivitas digital, termasuk pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Cyber Crime merupakan bentuk kriminalitas yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Buku ini mengelompokkan berbagai jenis kejahatan siber, seperti peretasan (hacking), pencurian identitas (identity theft), penipuan daring (online fraud), kejahatan terhadap privasi, penyebaran hoaks, hingga cyber terrorism. Selain itu, buku ini membahas dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kejahatan siber serta bagaimana negara-negara merespons ancaman tersebut melalui instrumen hukum domestik dan internasional. Dalam hukum Islam, setiap bentuk kejahatan harus ditanggapi berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepentingan umum. Buku ini mengkaji bagaimana prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dapat diterapkan dalam menangani kejahatan siber. Beberapa bentuk pelanggaran siber dapat dikategorikan dalam jarimah ta’zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh otoritas berwenang berdasarkan pertimbangan maslahat. Selain itu, buku ini menguraikan pendekatan hukum Islam terhadap kejahatan seperti pencemaran nama baik, pencurian digital, penyebaran informasi palsu, dan eksploitasi daring. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak privasi, yang selaras dengan prinsip regulasi hukum siber modern. Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang holistik mengenai interaksi antara hukum siber modern, bentuk-bentuk kejahatan siber, serta bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif dalam menanggulangi ancaman digital. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami tantangan hukum dalam era digital serta bagaimana Islam merespons fenomena ini dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan analisis yang mendalam dan berbasis penelitian hukum serta kajian syariah, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam memahami kompleksitas hukum di dunia digital serta memberikan solusi yang seimbang antara regulasi modern dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum dan kriminalitas.

Moderasi Beragama dalam Pandangan Aktor-Aktor Kerukunan Provinsi Sulawesi Barat

Buku kategori Keagamaan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Pandangan Aktor-Aktor Kerukunan Provinsi Sulawesi Barat merupakan karya dari Busrang Riandhy, S.Ag., M.H., dkk. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai jenis keberagaman. Salah satu keberagaman di Indonesia adalah keberagaman agama yang dianut oleh warga negara. Di satu sisi keberagaman bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai kekuatan dan modal yang besar untuk membangun bangsa. Namun, keberagaman yang ada juga dapat memicu adanya konflik. Maka dari itu Kementerian Agama hadir melalui Gerakan Moderasi Beragama mulai didengungkan sejak enam tahun belakangan. Hal ini masif dilakukan untuk merespons maraknya intoleransi, ekstremisne dan fanatisme berlebihan yang dapat mencabik kerukunan umat beragama di Indonesia.

Buku kategori Keagamaan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Pandangan Aktor-Aktor Kerukunan Provinsi Sulawesi Barat merupakan karya dari Busrang Riandhy, S.Ag., M.H., dkk.

UGC NET Law Unit-7 FAMILY LAW book theory + 400 Question Answer as per Syllabus

theory + MCQ of UGC NET Law Unit -7 FAMILY LAW

... Islamic law, ijma refers to the consensus among the learned Muslim jurists on a particular legal issue. However, there has been a discussion among various jurists whether to consider Ijma as a primary source of law or a secondary source of ...

Family law in contemporary Iran

Women's Rights Activism and Shari'a

Passed into law over a decade before the Revolution, the Family Protection Law quickly drew the ire of the conservative clergy and the Ayatollah Khomeini in 1979. In fact, it was one of the first laws to be rescinded following the revolution. The law was hardly a surprising target, however, since women's status in Iran was then - and continues now to be - a central concern of Iranian political leaders, media commentators, and international observers alike. Taking up the issue of women's status in a modern context, Marianne Boe offers a nuanced view of how women's rights activists assert their rights within an Islamic context by weaving together religious and historical texts and narratives. Through Her substantial fieldwork and novel analysis, Boe undermines both the traditional view of 'Islamic Feminism' as monolithic and clears a path to a new understanding of the role of women's rights activists in shaping and synthesizing debates on the shari'a, women's rights and family law. As such, this book is essential for anyone studying family law and the role of women in contemporary Iran.

... Islamic law ' implies a fixed and determined version of law , the concept of ' Muslim law ' is said to refer to a notion in which the agency of Muslims is accounted for . Moreover , ' Muslim law ' can be seen as encapsulating Shariʻa as ...

The Future of Child and Family Law

International Predictions

Child and family law tells us much about how a society operates, since it touches the lives of everyone living in that society. In this volume, a variety of experts examine child and family law in thirteen countries - Australia, Canada, China, India, Israel, Malaysia, The Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, Scotland, South Africa and the United States. Each chapter identifies the imperatives and influences that have prevailed to date and offers informed predictions of how it will develop in the years to come. A common chapter structure facilitates comparison of the jurisdictions, and in the introduction the editor highlights common trends and salient differences. The Future of Child and Family Law therefore provides practitioners, academics and policy-makers with access not just to an overview of child and family law in a range of countries around the world, but also to insights into what has shaped it and options for reform.

... Islamic law has gone through a number of changes since Malaysian independence. The Federal Constitution did not define the term 'Islamic law', although common law, custom and usage are defined.16 The first major change that took ...

Reforming Family Law

Implementation of Islamic family law varies widely across North Africa and the Middle East, here Dörthe Engelcke explores the reasons for this.

... law is commonly referred to by ordinary citizens as well as policy-makers in the MENA region as Islamic law. The fact that family law is seen as the only area of law that is still Islamic law makes reforming family law a very sensitive ...