Essays on economic condition in Indonesia, collection of articles.
Essays on economic condition in Indonesia, collection of articles.
On relation between politics, economy, and music in Indonesia.
On relation between politics, economy, and music in Indonesia.
Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi. Suasana batin yang terjadi dalam pengimplementasian politik desentralisasi adalah mengerasnya politik primordialisme dalam perebutan jabatan publik dan pengisian jabatan strategis dalam tubuh birokrasi daerah. Ekspresi politik primordialisme dihadirkan dalam bentuk etnisitas, politik dinasti atau politik kekerabatan, kehadiran bangsawan lokal, dan pengaktifan adat sebagai norma dan identitas diri masyarakat lokal. Ekspresi primordialisme mengemuka dan mengeras dalam ajang pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan dalam tubuh birokrasi. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah juga bisa disulap menjadi arena pertarungan nyata politik primordialisme.
Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi.
Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian berbagai negara di belahan dunia dan juga kita semua. Sebab, telah menyebabkan kematian secara massal. Untuk itu, demi alasan kesehatan dunia, sebagian besar negara kemudian melakukan berbagai langkah-langka pencegahan seperti pembatasan kunjungan wisatawan antara negara, hubungan kerja sama, dan aktivitas lainnya yang dianggap dapat memicu penyebaran Covid-19. Sebagaimana dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia selama pandemi Covid-19 dalam hal ini pembatasan sosial berskala besar: pusat perbelanjaan, pendidikan, rumah ibadah, dan penutupan situs wisata. Sehingga, ekonomi negara secara nasional mengalami pelemahan bahkan kelumpuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Covid-19 tidak hanya memberikan dampak kesehatan, namun juga secara ekonomi. Terlepas dari persoalan kesehatan, Covid-19 mem-berikan dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat ekonomi Indonesia sangat terpuruk, berada pada minus 5,32 persen. Begitu juga dengan angka kemiskinan, selama pandemi Covid-19, mengalami peningkatan. Sebab, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapat bahkan mengalami kehilangan pekerjaan. Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa. Apakah ekosistem ekonomi pedesaan memiliki kemampuan lebih survive di tengah pancaroba resesi global akibat wabah ini. Dengan adanya kebijakan BLT-Dana Desa diharapkan dapat membantu memulihkan masyarakat, sehingga per-tumbuhan ekonomi secara nasional dapat stabil kembali. Kendati demikian, dalam pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa tidak berjalan mulus seperti dibayangkan. Tentu saja, kebijakan tersebut akan mengalami banyak hambatan bahkan melahirkan permasalahan baru. Karenanya, peneli-tian akan melakukan kajian proses “Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa (Dampak Covid-19) Pada Gelombang Pertama Tahun 2020” dengan alur dari pemerintahan pusat sampa ke perintahkan desa dan dampaknya bagi masyarakat selam pandemi covid-19. Sebuah kebijakan tanpa implementasi yang efektif, maka sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Imple-mentasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan demi melaksanakan sebuah kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal ini adalah pelaksanaan berbagai macam program dalam kebijakan. Pelaksanaan program kebijakan dilakukan setelah melewati tahapan tertentu. Dimulai dari perumusan kebijakan, penetapan, dan pengesahan kebijakan kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan (instansi) terkait. Dalam proses kebijakan, implementasi kebijakan adalah penentu terlaksananya suatu kebijakan. Di sisi yang lain implementasi kebijakan dapat berdampak baik atau jauh dari yang diharapkan. Konsekuensi-konsekuensi tersebut itulah yang akan dihadapi oleh masyarakat. Tulisan kedua oleh Sanny Novrima dan Ikhwan mendiskusikan dan mengevaluasi kartu Pra kerja yang berhimpitan dengan pandemi dan juga diskursus UU Cipta Kerja atau yang popular dengan omnibuslaw. Berdasarkan sensus penduduk 2020, Indonesia menempati posisi ke 4 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yakni sebesar 274 juta jiwa. Besarnya populasi di Indonesia tentu memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan menjadi menjadi 26,42 juta jiwa hingga pada Maret 2020, yang mana sebelumnya angka tersebut disumbang sebesar 1,63 juta jiwa di bulan September 2019 dan 1,28 juta jiwa di bulan Maret 2019. Tingginya jumlah tingkat pengangguran di Indonesia tentu dapat dipengaruhi oleh kurangnya tersedia lapangan kerja yang dapat menampung para angkatan kerja bahkan sebelum pandemi, sehingga wabah ini memberikan daya tekan ganda (double exposure) yang merebak masuk ke Indonesia dan merusak tatanan kegiatan ekonomi yang belum kuat. Hal ini membuat banyak pelaku usaha harus gulung tikar dan para pekerja yang harus terdepak dari kegiatan perusahan-perusahan yang bangkrut. Selanjutnya juga kriteria tinggi yang diharapkan oleh perusahaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya juga menjadi masalah tersendiri terhadap kondisi angkatan kerja Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, dengan meng-gandeng sektor swasta pemerintah dengan semangat gotong royong meluncurkan program kartu prakerja yang mana itu merupakan program untuk pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang guna mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini juga menjangkau kepada para pekerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak langsung akibat Covid-19. Ini menjadi sebuah harapan agar dapat menanggulangi permasalahan pengangguran yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya dan para menjadikan Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi SDM yang unggul dan memiliki daya lenting yang hebat.
Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa.
Pada konteks kekinian khususnya terkait definisi tentang politik begitu variatif dalam memahaminya. Silang pendapat dari beberapa ahli yang begitu tajam, membuat konsepsi kita tentang politik begitu rumit. Namun perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah sebuah penghalang bagi kita untuk tidak dapat memahami hakikat politik khususnya pada konteksnya sebagai sebuah disiplin ilmu. Secara umum, masyarakat memahami politik sebagai stereotipe yang bersifat negatif. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang bertalian pada konteks politik saat ini. Pertama, apakah politik penuh dengan intrik atau kebohongan yang bebas dari nilai-nilai moral maupun secara etis? Kedua, apakah politik memiliki syarat-syarat ataupun ketentuan sehingga dapatlah dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah sebagian dari beberapa pertanyaan lain yang dimungkin hadir dalam benak kita dan kiranya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dikatakan keliru sepenuhnya bila mengacu pada realitas politik saat ini. Untuk mengetahui jawaban hal-hal tersebut di atas, akan kita bahas dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang definisi atau pengertian politik pada konteks suatu disiplin ilmu yakni ilmu politik. Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik.
Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Buku Buku ajar sistem politik Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Referensi ini menyajikan dan membahas tidak hanya analisis teori, tetapi juga fakta aktual yang terjadi di ranah politik di Indonesia. Buku ini berisi topik utama kajian ilmu politik dan pemerintahan: (1) Politik Birokrasi; (2) Administrasi Publik dan Birokrasi Pemerintahan; (3) Birokrasi dan Partai Politik; (4) Partai Politik dan Pemilihan Umum; (5) Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia; dan (6) Aspek Kelembagaan dalam Birokrasi Pemerintah Sipil. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Buku ini berisi topik utama kajian ilmu politik dan pemerintahan: (1) Politik Birokrasi; (2) Administrasi Publik dan Birokrasi Pemerintahan; (3) Birokrasi dan Partai Politik; (4) Partai Politik dan Pemilihan Umum; (5) Partai Politik dan ...
Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.
Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.
Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada saat bersamaan, komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui komunikasi politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik politik. Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan interaksi sosial-politik lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi referensi penting untuk pembelajaran demokrasi politik Indonesia sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas, dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI *** Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi politik terdepan di Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan terhadap partai politik atau tokoh politik tertentu. Buku ini menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat politik Indonesia yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang meminati (komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu ingin maju. Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Guru Besar Fikom Unpad
Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, ...
