Sebanyak 37 item atau buku ditemukan

Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill

Upaya reformasi pendidikan, baik secara revolusi maupun revolusif, tidak mungkin terwujud tanpa melakukan pembenahan pada sisi manajemennya dan strategi dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis soft skill. Institusi pendidikan harus mampu tampil bermuatan akademik dan vokasional yang orsinal, tidak dibelenggu oleh kemauan struktur yang lebih mengutamakan kekuasaan ketimbang menjadikan sebuah sistem yang cerdas. Sejalan dengan semangat desentralisasi pemerintahan yang berimplikasi terhadap pendidikan, semua komponen masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dan berkonstribusi dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berkaitan dengan itu semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di harapkan memiliki wawasan tentang permasalahan dan tantangan, alternatif, solusi atau strategi, kemampuan mengkaji, komitmen dan budaya saling menghargai gagasan atau argumen-argumen yang relevan dalam mencapai efektivitas dan efisien pembangunan pendidikan. Menyikapi hal ini maka kemajuan yang harus dapat diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, berpandanagan jauh kedepan serta memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Untuk mewujudkan hasil tersebut, diperlukan strategi yang tepat, di antaranya adalah bagaimana mengembangkan kompetensi siswa berdasarkan kemampuan, sikap, sifat, serta tingkah laku siswa, sehingga siswa menyenangi proses pembelajaran untuk meningkatkan taraf hidup bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan tujuan sekolah pada khususnya.

Buku Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran

Agar pendidikan berjalan efektif dan optimal tentu saja memerlukan pengelolaan. Mengelola pendidikan tak terpisah dengan adanya kebijakan. Kebijakan bisa melahirkan sebuah aturan atau kebijakan itu merupakan instrumen untuk mengawal agar suatu aturan bisa diimplementasikan. Seiring waktu, pendidikan pu berkembang. Oleh karena itu, upaya pengelolaan dan kebijakan terhadap pendidikan tak bisa jalan di tempat atau status quo sehingga diperlukan analisis terhadap pengelolaan dan kebijakan pendidikan melalui cara sistematis berangkat dari kajian teori dan analisis terapan baik dalam dimensi pendidikan secara umum, maupun pada pembelajaran. Alasan itulah yang membuat buku ini perlu dicermati dan dipelajari.

Agar pendidikan berjalan efektif dan optimal tentu saja memerlukan pengelolaan.

Tafsir ajaran Serat wedhatama

Criticism on religious values in Wedhatama, a Javanese classical literature on wisdom.

Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1982. Serat Wicara Keras . alih aksara oleh Wirasmi . Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . . 1982. Serat Sasana Sunu . alih aksara oleh Sudibjo .

"Public Religion" and the Pancasila-based State of Indonesia

An Ethical and Sociological Analysis

«Public Religion» and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis analyzes the public role of religion in Indonesian society from the pre-independence period to the end of Suharto's New Order government. It offers constructive suggestions regarding how Indonesian religion can play a significant role within the framework of Pancasila, Indonesia's national ideology. Based on a Christian-Muslim dialogue, it is only within the realm of civil society that Indonesian religion will be able to promote the ideas of democracy, tolerance, and human rights in Indonesian public affairs. In short, far from being anti-pluralist, Indonesian religion evolves as a liberating force in the life of society, nation, and state.

«Public Religion» and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis analyzes the public role of religion in Indonesian society from the pre-independence period to the end of Suharto's New Order government.