Sebanyak 38355 item atau buku ditemukan

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan

Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu atau undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada.

... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Ni'matul Huda. a) Good rule and government bye-laws Bye-laws dibuat demi atau dalam rangka good rule and government ... Local Government Acts 1972 mengadakan perubahan dan menyederhanakan aneka ragam bye-laws seperti disebutkan di ...

Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa

untaian pemikiran otonomi daerah

On local government autonomy, sustainable development, and local governance in Indonesia.

On local government autonomy, sustainable development, and local governance in Indonesia.