Sebanyak 41482 item atau buku ditemukan

Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

"Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan dengan mudah ditindas oleh pihak lain. Informasi menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang hendak mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Good Public Governance (GPG), artinya ada kepastian hukum, transparan, akuntabilitas, dan profesional. GPG harus menegakkan kepastian hukum, seperti melakukan tindakan konkret dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui model tanya jawab yang disajikan dalam buku ini, kita akan dengan mudah dan cepat memahami: + mengapa kita, sebagai warga negara, sangat membutuhkan UU KIP + materi-materi apa yang disajikan dalam UU KIP + bagaimana penerapan dan implikasinya dalam hidup kita sehari-hari + informasi apa yang dikategorikan sebagai kekecualian + bagaimana bila muncul sengketa karena informasi publik tersebut + dll."

"Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)?

Undang-undang Pornografi

Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Selain itu masalah Pornografi juga di atur dalam UndangUndang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Pers, ... terhadap pornografi yang telah dituangkan dalam suatu peraturan tentang pornografi yaitu Undang-Undang No.

Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk mengangkat kembali persoalan sekitar UUD 1945, yang terus muncul dan tak pernah berakhir, semenjak ia diamendemen pada awal abad ke-21 ini. Persoalan itu berkisar pada romantisme yang menghendaki kita, Republik Indonesia, untuk kembali ke UUD 1945 asli. Romantisme itu didorong pada semacam ketidakpuasan sebagian pihak yang melihat praktik-praktik ekonomi di masa sekarang yang lebih bernuansa liberal atau propasar. Tambah lagi, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang propasar itu tidak terbukti memberikan kesejahteraan pada rakyat kebanyakan. Itu mungkin terjadi, menurut kalangan yang tidak puas itu, karena spirit konstitusi kemerdekaan republik ini, UUD 1945, telah dimanipulasi, dan bahkan relatif disingkirkan, oleh agenda-agenda neokolonialisme dan neoliberalisme. Yang menarik di atas fenomena tersebut, mengapa sedemikian menariknya UUD 1945 ini, sehingga masih terus digadang- gadang sebagai jawaban atas kekacauan di atas? Mengapa semangat baru di masa kini tetap tidak diterima, terlepas adanya kecacatan sistematis di dalam UUD 1945? Lalu mengapa jika semangat baru diadakan, tetap saja romantisme akan hal yang baik dari UUD 1945 tetap dipelihara? Di sinilah alasan tambahan lainnya yang menjadi latar mengapa naskah ini dipublikasikan di masa sekarang. Saya menduga, ini disebabkan oleh sifat harmonis yang ditawarkan oleh UUD 1945, yang menurut tuduhan sebagian pihak, telah musnah dalam amendemen 1945. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

ga kepada kebebasan pers maupun akademik,31 bahkan juga menjangkau
organisasi kaum intelektual yang bergerak dalam bidang keagamaan, seperti
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).32 Adanya praktik politik yang
korporatif ...

Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, 1999-2002

Process of the amendmends to Indonesian 1945 Constitution.

Kemudian dalam hal ini juga terkait , kiranya dibuka kemungkinan kami dan masyarakat pers memperjuangkan terutama dalam rancangan undang - undang penyiaran . Sebagai undang - undang penyiaran itu yang mengatur badan pengatur ...

Undang-undang penyiaran dan pers

UU RI No. 32 tahun 2002 - UU RI No. 40 tahun 1999 ; dilengkapi : PP RO No. 11 tahun 2005 - Peraturan KPI No. 2 dan 3 tahun 2006 - Peraturan Menkominfo RI No. 17 tahun 2006 - Peraturan Menkominfo RI No. 7 tahun 2007 - Peraturan Menkominfo RI No. 87 tahun 2007

Iyanae surĕ powada-adaengi Undang-undangna sinina to-Wajoe

3 pers . ) . Het Boeginesche werkwoord soe , of met het voorvoegsel má : másoe ,
uitgaan , naar builen gaan , vergelijkt Dulaurier met het Mal . māsoq , ingaan ,
binnengaan . Zeker geen klein verschil ! Maar stellig nog vreemder klinkt zijne ...

Bahan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara

4 ) Penerangan dan pers , antara lain : Meningkatkan kegiatan penerangan dan
peranan mass media dalam mensukseskan ... Peninjauan kembali Undang -
undang tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers ; dan mempersiapkan
perangkat ...