Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Radio Propaganda and the Broadcasting of Hatred

Historical Development and Definitions

During the Rwandan genocide of 1994, radio was used as a tool to encourage hatred, to dehumanize 'others' and to incite the mass murder or targeted groups. It became infamous - the radio station was nicknamed radio machete. In Kenya in 2007-8, local radio stations broadcast messages which incited violence, and for twelve years Nazi-controlled radio spewed out a constant stream of racial hatred against Jews, Russians and other Slavs. This set the agenda for genocide and the inhuman treatment of enemy peoples. This book gives a detailed account of the development of propaganda and the way radio transformed the delivery and impact of propaganda, making possible the use of hate broadcasting as a weapon. Despite many studies of propaganda, the trials at Nuremburg, Arusha and an impending trial of Kenyans at the Hague, there is still no definition of hate radio - Keith Somerville provides a clear picture of what it involves and defines its key characteristics.

This book gives a detailed account of the development of propaganda and the way radio transformed the delivery and impact of propaganda, making possible the use of hate broadcasting as a weapon.

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya jika mengalami masalah-masalah hukum seperti itu. Buku ini juga bisa dijakikan pegangan bagi anggota Polri, para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim--terutama yang masih baru atau pemula--dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum.

Politik Sistem Jaminan Sosial

"""Sistem jaminan sosial yang menciptakan rasa aman mesti ada dalam sistem ekonomi pasar. Karena merupakan sistem pengumpul dana publik dan dukungan politik yang dahsyat, reformasinya penuh dengan benturan kepentingan dan intrik politik. Jaminan sosial memang sangat politis. Pergelutannya di Indonesia sangat luar biasa. Lebih luar biasa lagi, uraian Dr. Dinna sangat lengkap. Buku ini wajib dibaca oleh politisi, birokrat, akademisi, mahasiswa, aktivis dan pelaku bisnis. - Prof. Hasbullah Thabrani, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Bagaimana cara terbaik untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi sambil melindungi warga negara Indonesia dari kekejaman pasar dunia? Dengan prosa yang memikat, Dinna Wisnu menyajikan analisisnya secara meyakinkan mengenai politik sistem jaminan sosial. Suatu sumbangan besar bagi studi kebijakan umum. - Prof. R. William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik, The Ohio State University, Amerika Serikat Rakyat kebanyakan tak menuntut macam-macam. Kebahagiaan akan hadir pada mereka bila memiliki rasa aman, dalam kehidupan keseharian maupun masa depan. Buku ini merupakan sumbangsih berarti bagi peletakan landasan bangunan kokoh sistem ekonomi yang berkeadilan. - Faisal Basri, Ekonom, Universitas Indonesia"""

Dengan prosa yang memikat, Dinna Wisnu menyajikan analisisnya secara meyakinkan mengenai politik sistem jaminan sosial. Suatu sumbangan besar bagi studi kebijakan umum. - Prof.

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru

Buku ini berupaya merangkai dan membingkai keping demi keping sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia dengan segala dinamika dan perubahannya serta berbagai faktor yang mengitarinya. Keping pertama buku ini memotret pembagian dan distribusi kekuasaan, perwakilan politik, serta partisipasi politik dan budaya politik yang melingkupinya. Kemudian dirangkai dengan potret otonomi daerah dengan segala kompleksitas permasalahannya serta lembaga politik dan kehidupan demokrasi yang berlangsung di daerah. Pada keping terakhir, disajikan netralitas politik TN I dan PNS , hubungan bisnis dan politik, serta saling pengaruh antarmedia dan pemerintah serta fenomena kebangkitan atau kemunduran partai politik berbasis agama. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

... (1962) Gerchenkron berpendapat bahwa di negara-negara yang memiliki keterlambatan ekonomi (the backwardness ofcountry), ... yaitu kelas kapitalis atau borjuis, di dalam kasus negara Bonaparte, negara dilihat memiliki otonomi yang ...

Moral Mappings of South and North

The term 'Global South' marks a new attempt at providing order and meaning in the current global political constellation, replacing the term 'Third World'. But the term 'Global South' is fraught with many ambiguities. This book explores the possible meanings of this new distinction and assesses the advantages and disadvantages of adopting it for understanding the contemporary world. It casts a wide exploratory net, addressing historical transformations of world-interpretation and wider cultural-intellectual meanings.

... 90 SSC acronym (South-South Cooperation), 127, 131 St Petersberg, 74–5 state socialism, 5 Steiner, George, 197 'struggle', 140–9 Subrahmanyam, Sanjay, 66 Sufism, 174 Sukarno (President of Indonesia), 58 El Sur, 206 Suvchinsky, Petr, ...

Pengantar Politik

Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah

Secara ilmiah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis sistem dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Kegiatan politik bukan kegiatan individu semata, melainkan aktivitas yang melibatkan banyak individu berinteraksi di dalamnya. Buku ini terdiri atas 20 bab meliputi Definisi Ilmu Politik, Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik, Teori-Teori Politik, Memahami Negara, Demokrasi, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Konstitusi, Sistem Pemerintahan, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, Partai Politik, Pemilihan Umum, Sistem Politik, Komunikasi Politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara ilmiah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis sistem dan perilaku politik.

Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis

Dalam “pembangunan” terkandung harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik, terlepas dari apa yang dimaksud lebih baik itu. Namun, pembangunan bukanlah proses alamiah ibarat tumbuhnya anggrek di hutan. Ada sekumpulan orang dengan kepentingan berbeda-beda (bahkan juga bertentangan), yang disadari atau tidak, terlibat dalam prosesnya. Sekadar menyasar pertumbuhan demi kemakmuran material sama artinya mengabaikan fakta bahwa dalam konteks hubu ngan di antara pihak-pihak yang terlibat (dilibatkan), ada perbedaan derajat dalam hal kekuasaan atau akses terhadap sarana, bahan baku, dan hasil-hasil pembangunan. Artinya, pembangunan bukan urusan ekonomi belaka, melainkan juga urusan politik. Karena politik digerakkan oleh kepentingan-kepentingan berbeda yang dikondisikan oleh kedudukan dan peran sosial-ekonomi tertentu, tidak begitu mengherankan jika beragam pengertian tidak jarang saling bertentangan, bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga arti pembangunan itu sendiri. Dalam buku ini berbagai pengertian dan kepentingan berbeda-beda terhadap pembangunan itu dipaparkan secara ringkas. Tidak ada kata akhir bagi apa yang disebut “teori-teori pembangunan” sepanjang kepentingan-kepentingan yang melandasi dan menyokongnya dengan asumsi-asumsi tertentu tetap ada. Dengan merunut asumsi-asumsi di balik setiap teori, kita bisa menguak juga asumsi-asumsi yang melandasi arah kebijakan pembangunan suatu pemerintahan, termasuk asumsi-asumsi di balik arah kebijakan Nawacita-nya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

... terkait dengan ekonomi makro, salah satu konsensus neoliberal ialah pemisahan tanggung jawab kebijakan moneter dan fiskal berupa kemandirian bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Teori-teori dan kebijakan-kebijakan inilah yang ...

Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik

Pembelajaran Politik Pemilu 2009

Buku karya Firmanzah, Ph.D ini secara jernih mencoba memahami keterkaiatan antara persaingan, legitimasi kekuasaan, dan praktik marketing politik selama Pemilu 2009. Data dan informasi dikemas dalam bahasa akademis menjadikan buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi politisi, partai politik, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik dan terlibat dalam dunia politik. Pembelajaran berharga selama Pemilu 2009 dikupas secara komprehensif untuk menemukan begaimana legitimasi kekuasaan dibangun dalam konteks persaingan dengan menggunakan teori, konsep, dan pendekatan marketing politik. Pembaca akan dibawa kepada setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi sebelum dan selama proses kampanye Pemilu 2009. Sejumlah catatan dan persoalan direkam dan dibahas agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Buku ini juga mengingatkan kembali akan janji-janji politik yang telah disampaikan selama Pemilu 2009. Agar partai politik dan politisi selalu ingat bahwa kontrak-politik telah mereka lakukan dengan konstituennya. Pekerjaan pasca Pemilu ialah merealisasikan janji-janji politik yang telah ditebar ke ranah publik

Saat itu empat RUU baru siap akan diperjuangkan, diantaranya RUU Jaminan Halal, RUU Ekonomi dan Perbankan Syariah, serta RUU Perlindungan Adat Istiadat dan Kebiasaan Tradisional. Target PPP untuk memenuhi target suara 15% dipasang ...

Metodologi Penelitian Kesehatan dan Keperawatan

buku ini disusun untuk memberikan materi yang lengkap mata kuliah metodologi penelitian bagi mahasiswa kesehatan dan keperawatan yang meliputi tentang konsep dan prinsip penelitian, prosedur dan tatacara melakukan penelitian, sumber-sumber masalah penelitian keperawatan, pengumpulan data dan pengembangan alat ukur, teknik analisis data, penyusunan proposal penelitian, etika penelitian, serta penulisan laporan penelitian.

buku ini disusun untuk memberikan materi yang lengkap mata kuliah metodologi penelitian bagi mahasiswa kesehatan dan keperawatan yang meliputi tentang konsep dan prinsip penelitian, prosedur dan tatacara melakukan penelitian, sumber-sumber ...