Hukum Pemerintahan Daerah
Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
Ni'matul Huda. a) Good rule and government bye-laws Bye-laws dibuat demi atau dalam rangka good rule and government ... Local Government Acts 1972 mengadakan perubahan dan menyederhanakan aneka ragam bye-laws seperti disebutkan di ...