Sistem Informasi Pustaka

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan

Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta memban
Selengkapnya...

Hukum Pemerintahan Daerah

Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa

untaian pemikiran otonomi daerah

On local government autonomy, sustainable development, and local governance in Indonesia.

PERAN ORANG TUA DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI KAMPUNG BARU PESISIR

PEMANFAATAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PADA MATA PELAJARAN FIQIH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI MTS ISLAMIYAH MUNDUPESISIR

Implementasi pendidikan agama islam dalam pembentukan akhlak siswa di smp it ma'arif al ghozali

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FIQIH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS IBADAH SANTRI DI PONDOK PESANTREN AT THOIFUR SUMBER CIREBON

EFEKTIVITAS METODE TASHILI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BACAAN AL-QUR’AN SANTRI TAHFIDZ KELAS SATU DI PONPES AL-BAHJAH CIREBON

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI DESA MANGGARI KUNINGAN

ANALISIS NILAI-NILAI ETIKA PELAYANAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DI KONVEKSI UDAMAJU KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM AKTIVITAS JUAL BELI PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL PASALARAN PLERED CIREBON

IMPLEMENTASI METODE SIMA'I DALAM MENINGKATKAN HAFALAN TSALATSUL MUNJIAT PADA SISWA MTS KHAS KEMPEK

Sebanyak 38257 item atau buku ditemukan

12 3 4 5 6 7 8 9 10..3189 Next

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan

Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum.,

... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Ni'matul Huda,

Ni'matul Huda. a) Good rule and government bye-laws Bye-laws dibuat demi atau dalam rangka good rule and government ... Local Government Acts 1972 mengadakan perubahan dan menyederhanakan aneka ragam bye-laws seperti disebutkan di ...