Rochmawati

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR MELALUI PERMAINAN EGRANG BATOK KELAS B TK ANNUR ROFIQ CIREBON

penelitian ini mebahas upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui permainan egrang batok kelas b TK Annur Rofiq Cirebon tahun pelajaran 2023/2024. kajiannya dilatarbelakangi oleh stimulasi dalam proses pembelajaran fisik seperti keseimbangan, koordinasi dan kekuatan tubuh. keterbatasan variasi pembelajaran motorik kasar membatasi proses perkembangan anak, sehingga anak kurang bebas dalam bermain. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya upaya pelaksanaan permainan egrang batok dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelas b TK Annur Rofiq. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas yang dikembangkan oleh Kemmis Mc Taggart, peneliti menjalankan penelitian tindakan kelas dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri tiga pertemuan, setiap siklus memiliki 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. pada siklus I belum terdapat anak dalam kategori berkembang sangat baik dan pada siklus II terdapat tiga anak dengan persentase 20% pada kategori berkembang sesuai harapan, siklus I terdapat 3 anak dengan persentase 20% dan siklus II terdapat 9 anak dengan persentase 60%, lalu pada kategori berkembang siklus I terdapat 7 anak dengan persentase 46,67% dan siklus II terdapat 2 anak dengan persentase 13,37% dan siklus II terdapat 1 anak dengan persentase 6,67%, dapat disimpulkan bahwa siklus I peningkatan motorik kasar mencapai 26,67% dan pada siklus II mengalami peningkatan motorik kasar anak mencapai 80% yang artinya telah mencapai batas keberhasilan penelitiian

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan

Buku ini menjelaskan tentang Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara, namun ketersediaan kesehatan ini termasuk barang/jasa yang unik dan kompleks. Oleh karenanya, ketersediaan kesehatan menjadi kewajiban pemerintah dalam menyediakannya. Dalam hal ini, pemerintah membagi urusan kesehatan ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang standar yang diterima masyarakat, maka pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan kesehatan menempatkan asas desentralisasi sebagai pilihan politik namun tidak disertai dengan desentralisasi fiskal, di mana terlihat dana perbantuan yang dialokasikan dalam bentuk Dana Operasional Kesehatan (DOK) tidak berbanding lurus dengan UU No. 23 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah menempatkan pada posisi ketidakseimbangan pemerintahan daerah kab/kota. Sektor kesehatan Indonesia merupakan barang yang unik dan spesifik yang pada dasarnya adalah menganut pada sistem berbasis pasar. Secara kronologis, akan kita temukan fakta sejarah bahwa layanan kesehatan didominasi oleh sistem keuangan biaya sendiri (out of pocket). Sebagai Gate Keepers atau Etalase Negara sehingga negara wajib hadir dalam pelayanan kebijakan kesehatan dasar di mana kesehatan dasar merupakan hak setiap warga negara Indonesia dengan tidak membedakan letak geografis.

Dinamika kewarganegaraan kelompok sosial di perkotaan