Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

Dr. Mahmud

7 karya publik ditemukan.

2022: 12021: 12018: 22013: 12012: 12010: 1

Musthalahul Hadits

2022 · Book · Koleksi Perpustakaan

Banyak buku tentang “Ilmu Musthalahul Hadits”, dari yang kecil sampai yang besar, dan dari yang berupa nazham sampai yang berupa syarah nazham. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Namun, buku-buku itu saling melengkapi. Semuanya bertujuan sama, memudahkan umat Islam yang ingin mempelajari ilmu hadits. Sebagai seorang pengajar Ilmu Hadits, Syaikh DR. Mahmud Ath-Thahhan (penulis) telah mempelajari, membersamai, mengajarkan, dan membandingkan berbagai kitab dalam bidang ini. Ada kitab yang cukup sulit dipahami, ada yang terlalu ringkas, ada yang kurang penjelasannya, ada yang kurang contoh-contohnya, ada yang bertele-tele, dan sebagainya. Lalu, beliau pun menulis sendiri kitab dalam ilmu ini, dan beliau beri judul, “TAYSIR MUSTHALAHUL HADITS” (Simplifikasi Musthalahul Hadits). Membaca buku ini akan terasa mudah. Bahasanya gampang dicerna dan dipahami. Jika Anda pecinta ilmu agama, atau apalagi sedang mendalami ilmu hadits, maka buku ini sangat layak untuk Anda baca dan miliki. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.

Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana

2021 · Book · Koleksi Perpustakaan

Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) Buku yang ada di tangan pembaca saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari para penegak hukum, yang tidak umum dilakukan oleh peneliti hukum, yaitu masuk dari sisi kajian semiotika dan komunikasi atau secara umum. Pembeda antara isi buku ini dengan yang lain adalah mengkaji Hukum Acara Pidana melalui kajian ‘bahasa’. Kelebihannya, para Penulis buku ini tidak melepaskan kekhasan dalam suatu kajian hukum yaitu tetap berpijak kepada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila) Ulasan mengenai penegakan hukum sebagaimana di bahas dalam buku ini, yang berada ditangan pembaca saat ini menarik untuk disimak lebih mendalam. Substansi tulisannya menguraikan hukum bukan saja dari aspek normatif, namun juga dari aspek sosial, serta kajiannya menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, sehingga keberadaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis yang bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah (isu) hukum yang konkrit, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tergambar (diuraikan) dengan jelas dalam buku ini. (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara)

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak Tahun 2017

2018 · Book · Koleksi Perpustakaan

Nawacita Pemerintah Republik Indonesia 2014-2019, sesungguhnya sangat menarik untuk dikembangkan dalam dakwah Islam. Mengingat kondisi umat Islam saat ini di Indonesia yang cenderung menurun secara kuantitas, bahkan mungkin juga kualitasnya. Sembilan point yang diprioritaskan dalam ‘Nawacita’ pemerintah, pada dasarnya merupakan point-point yang harus menjadi perhatian umat Islam. Salah satu point penting dalam program ini adalah point ke-3, yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Terkait dengan masalah dakwah, “Dakwah Pinggiran” adalah sebuah konsep dakwah yang berorientasi pada aksi nyata di masyarakat yang sulit dijangkau. Kata “Pinggiran” di sini dikonotasikan dalam dua makna, yaitu: pertama makna yang bersifat geografis dan kedua makna yang bersifat sosiologis. Secara georafis, umat Islam tersebar di mana-mana, bahkan lebih banyak yang berada di pelosok desa. Akan tetapi sampai sejauh ini, keberadaan mereka belum tersentuh oleh para da’i profesional dan infrastruktur yang baik. Sementara secara sosiologis, tidak sedikit umat Islam yang terpinggirkan di tengah gemerlapnya kehidupan perkotaan. Akibatnya, banyak umat Islam di Indonesia yang mengalami proletarianisme secara sistematis terstruktur. Angka statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu per-sepuluh tahun, prosentase umat Islam Indonesia turun rata-rata 1,14 % dalam 30 tahun terakhir. Hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang rata-rata sebesar 1,49 % pertahun. Kondisi ini diperparah oleh masifnya gerakan stigmatisasi Islam dari berbagai penjuru dunia, yang menempatkan Islam sebagai “common enemy” yang harus dibasmi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Negara-negara Eropa (yang penduduknya banyak yang mengalami Islamophobia), justru pertumbuhan umat Islam meningkat luar biasa. Seperti dilansir oleh Oasemuslim.com, bahwa pada tahun 2010 total penduduk Muslim di Eropa mencapai 6% dari 3 dekade sebelumnya (1990) yang hanya 4% saja. Bahkan diproyeksikan akan bertambah menjadi 8% lebih pada tahun 2030 mendatang. Ironisnya, Indonesia yang dikenal sebagai Negara Muslim terbesar dunia, justru mengalami penurunan dalam kuantitasnya. Persoalan penurunan kuantitas ini, bukan tidak mungkin disebabkan oleh degradasi atau sekadar stagnasikualitas para da’i/daiyah yang terjadi di dalam, sehingga dakwah Islam tidak berkembang dengan baik di negeri ini. Sehingga, hal ini perlu diselesaikan segera oleh umat Islam, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Dalam rangka mengangkat kembali posisi umat Islam di mata dunia dan masyarakat Indonesia, diperlukan sebuah upaya bersama yang sistematis dan terstruktur. Cara yang ditawarkan di sini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 1) menguatkan profesionalitas Sumber Daya Insani para Da’I/Daiah; dan, 2) membangun infrastruktur dakwah secara layak dan tertata.

Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam

2013 · Book · Koleksi Perpustakaan

Pasca runtuhnya Khilafah Islamiyyah pada tahun 1924, umat seperti spora yang beterbangan ke segala arah mencari sistem politik dan pemerintahan. Ada yang berpendapat bahwa Islam semata ajaran ruhiyah dan moral, minus sistem politik. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang paling urgen saat ini adalah mewujudkan esensi dari ajaran Islam seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran dalam kehidupan politik dan bernegara. Monarki atau demokrasi tidak menjadi persoalan, yang penting esensinya. Sebagian mereka ada juga yang demikian percaya bahwa demokrasi adalah representasi ajaran politik dari Islam paling layak di era modern ini. Meski berbeda, akan tetapi bagi kelompok yang pertama maupun yang kedua sepakat bahwa khilafah adalah masa lalu. Tak ada ruang di era modern sekarang bagi gagasan penegakkan khilafah. Namun bagi mata yang belum lamur dari membaca sejarah dan jujur dalam menelusuri kitab-kitab klasik karya para ulama salaf, pastinya akan bertanya benarkah Islam tidak meninggalkan warisan sistem politik dan pemerintahan yang paripurna bagi para pemeluknya? Lalu mengapa Khilafah Islamiyyah dapat bertahan sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan selama kurun waktu hampir 14 abad? Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh sistem politik manapun termasuk oleh demokrasi yang kini terseok-seok? Mungkinkah ini ‘kebetulan’ ataukah justru gambaran digdayanya sistem politik Islam yang terealisasi dalam sistem kekhilafahan? Berbekal keyakinan bahwa Islam adalah dien yang paripurna, DR. Mahmûd ’Abd al-Majîd al-Khâlidî, menghadirkan buku ini. Beliau mengungkap pandangan para ulama salaf terkemuka yang sudah menjadi rujukan umat, bahwa Islam memiliki sistem politik dan pemerintahan yang exceptional, yakni Khilafah Islamiyyah. Rahim negara Khilafah Islamiyyah bukanlah akal manusia melainkan wahyu. Ia juga bukan milik kelompok tertentu, tetapi warisan generasi emas umat ini, para Khulafa ar-Rasyidin dan alim ulama mereka. Sehingga tak pantas bila kemudian sebutan Khilafah Islamiyyah disematkan hanya untuk kelompok tertentu saja. Itu sama dengan mengingkari karya-karya agung para ulama. Dalam buku ini Anda akan diajak untuk melihat ketajaman para ulama salaf dalam membahas isu-isu seputar Khilafah, seperti syura, putra mahkota, parpol. Mereka telah menjawab tuntas bahwa sistem ini memiliki pilar-pilar pemerintahan yang exceptional. Sama sekali berbeda dengan sistem politik manapun. Termasuk demokrasi yang diagungkan sebagian pemikir dan politisi muslim zaman ini. Hingga akhirnya kita akan diajak untuk menjawab pada satu pertanyaan besar; Bila Allah dan RasulNya telah memberikan satu keputusan, pantaskah kita mengaku pada keduanya bila justru mengambil pilihan yang lain? Buku persembahan penerbit QisthiPressGroup #Qisthi