M.Si Dr. Hj. Maemunah

perempuan dalam Indeks Pemabngunan Manusia ( kajian kedudukan perempuan ) sumber dari kemenpp

kedudukan perempuan dalam indeks pmabnguna manusia, indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender

Perempuan dalam indeks pembangunan manusia ( kajian IPM - IPG dan IDG ) Sumber KemenPP tahun 2019

rekontruksi pasal 7 ayat (1) UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA berbasis Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam hukum Islam

Abstrak Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Khusus Negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak berusaha untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak, hal tersebut merupakan prioritas yang harus dilakukan, jika ingin dimasa yang akan datang lebih baik. Dalam mewujudkan perlindungan anak yang maksimal diperlukan adanya kebijakan yang mendukung terhadap terwujudnya perlindungan yang maksimal, dengan diterbitkanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konveksi hak anak yang mengatur prinsif perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi (2) Diversi sebagaimana dimaksus pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk kontruksi hukum Sistem Peradilan Pidana Anak khusus pelaksanaan diversi bagi korban dengan tuntutan kurang dari 7 tahun. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan jumlah kasus dengan cara mengkaji dan menganalisa perundang-undangan,jurnal, kasus, data dan wawancara langsung. Hasil penelitian, menemukan bahwa pelaksanaan kontruski hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (1) kasus- kasus anak semakin meningkat (2) Pelaksanaan Diversi dilakukan sejak penyidikan sampai ke pengadilan, masih banyak yang dilakukan ditingkat yang lebih tinggi (3) mempunyai pemahaman, bahwa kata wajib diupayakan diversi, mempunyai arti yang dapat dilakukan di berbagai tingkatan sehingga diversi terjadi dibeberapa tingkatan, dan sering terjadi di tingkat Pengadilan. Rekontruksi Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 1 dan 2, berbasis Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam, merubah semula wajib diupayakan diversi, menjadi wajib diversi dengan persyaratan : 1. Orang tua / keluarga mau melakukan bimbingan terhadap pelaku 2. Ada hubungan kekerabatan yang akan berdampak lebih luas dan komplek apabila dilanjutkan ke jalur hukum 3. Kepentingan terbaik untuk anak, contoh : anak tersebut masih sekolah, apabila pasangan tersebut sudah memiliki anak dari perbuatan tsb. 4. Ada pernyataan tidak akan mengulangi lagi, walau kasus tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang dilakukan diversi. Rekontruksi hukum yang diusulkan diharapkan ada 2 (dua) hal besar yang dapat mengurangi permasalahan kasus anak , yaitu : 1. Dalam penyelesaikan kasus anak, akan dilakukan lebih cepat 2. Akan mengurangi kasus- kasus anak berikutnya dengan memenuhi syarat diatas 3. Orang tua/keluarga akan membimbing dan memantau anak- anaknya lebih maksimal lag. Rekontruksi tersebut sebagai payung hukum dalam perlindungan anak merupakan penjabaran UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradlan Pidana Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang PerlindunganAnak. Rekontruksi :Pasal 7 ayat 1- penyelesaian kasus anak – kepentingan terbaik untuk anak